DENPASAR, BALIPOST.com – Penyaluran kredit program di Provinsi Bali hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp9,46 triliun. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi tersebut tumbuh 34,47% secara tahunan (yoy).
Penyaluran tersebut diberikan kepada 106.274 debitur atau meningkat 6,80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut, Bali berada di peringkat keenam provinsi dengan penyaluran kredit program terbesar secara nasional.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Supendi di Denpasar mengatakan, penyaluran kredit program tersebut tersebar di seluruh wilayah Bali dengan nilai dan jumlah debitur yang berbeda.
Menurutnya, Kota Denpasar mencatatkan nilai penyaluran tertinggi, yakni Rp1,65 triliun kepada 13.479 debitur. Sementara itu, Kabupaten Buleleng menjadi wilayah dengan jumlah debitur terbanyak, mencapai 19.326 debitur dengan nilai penyaluran Rp1,13 triliun.
Sementara itu berdasarkan sektor usaha, penyaluran kredit program terbesar terserap pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi 31,90%. Berikutnya sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 20,38%, serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya sebesar 13,33%.
Dari sisi skema, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi program dengan jumlah debitur terbesar. Hingga Agustus 2026, KUR telah disalurkan kepada 96.726 debitur dengan nilai Rp8,49 triliun.
Penyaluran KUR tersebut didominasi KUR Mikro yang mencapai 86.601 debitur dengan nilai penyaluran Rp5,71 triliun.
Kredit program merupakan istilah umum untuk seluruh program pembiayaan atau kredit bersubsidi yang disediakan dan didukung pemerintah. Program tersebut ditujukan untuk mendorong sektor-sektor tertentu yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Selain KUR, kredit program juga mencakup Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Alsintan untuk alat dan mesin pertanian, hingga Kredit Program Perumahan (KPP).
Kanwil DJPb Provinsi Bali akan terus mengawal pelaksanaan APBN dan APBD di Provinsi Bali agar berjalan optimal dan akuntabel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Bali. (Suardika/balipost)
