DENPASAR, BALIPOST.com – Koran Bali Post pada hari ini, Sabtu (19/9) menerbitkan beragam berita yang terjadi di seputar Bali dan Indonesia.
Dari OJK cabut izin BPR Pasarraya Kuta hingga pembahasan posisi masyarakat adat dalam dinamika politik global dan nasional.
Berikut 5 berita yang disajikan Koran Bali Post pada hari ini:
1. OJK Cabut Izin BPR Pasarraya Kuta
Denpasar (Bali Post) –
Otoritas Jasa Keuangan EOJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat EBPR) Pasarraya Kuta setelah upaya penyehatan yang dilakukan bank tersebut belum memberikan hasil signifikan dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.
Pencabutan izin usaha tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-TN/D.MP/2M26 tanggal NT September 2M2S tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Pasarraya Kuta.
2. Gubernur Koster Kejar 300 Ribu Anak Telantar di Bali Miliki Dokumen Kependudukan
Denpasar (Bali Post) –
Pemerintah Provinsi Bali akan mempercepat pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak telantar.
Langkah tersebut tidak hanya menyasar anak yang saat ini berada di panti asuhan, tetapi akan dilakukan melalui pendataan berbasis desa dan desa adat untuk memastikan anak-anak yang belum memiliki dokumen kependudukan dapat terdata dan memperoleh hak administratifnya.
Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan, berdasarkan pendataan awal, terdapat
sekitar 300 ribu anak yang belum terdokumentasi.
Jumlah tersebut akan ditelusuri melalui pendekatan berbasis desa dan desa adat sehingga keberadaan anak-anak tersebut dapat dipastikan dan masuk dalam sistem pendataan pemerintah.
3. Soal UMP, DPRD Bali Dituding Minim Empati Kesejahteraan Pekerja Diabaikan
Denpasar (Bali Post) —
Pembahasan rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa.
Sikap sejumlah anggota DPRD Bali terkait wacana kenaikan upah lebih minim empati karena membela kepentingan pengusaha.
4. Pemprov, Pemkot dan Pemkab Patungan Pertahankan Operasional Bus TMD
Denpasar (Bali Post) —
Keberlanjutan layanan Bus Trans Metro Dewata (TMD) pada 2027 tidak hanya bertumpu pada kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Bali.
Sejumlah pemerintah daerah yang wilayahnya dilintasi layanan TMD juga menyiapkan dukungan pembiayaan untuk memastikan angkutan umum massal tersebut tetap beroperasi.
5. Dari Festival Lentera Wacana di Unud, Bahas Posisi Masyarakat Adat dalam Dinamika Politik Global dan Nasional
Denpasar (Bali Post) –
Eksistensi masyarakat adat di tengah perubahan politik global dan nasional menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam Festival Lentera Wacana Masyarakat Adat Nusantara yang digelar di Aula Nusantara, Gedung Agrokompleks, Universitas Udayana (Unud), Denpasar, Jumat (18/9).
Forum tersebut mempertemukan tokoh masyarakat adat, anggota DPD RI, akademisi, dan pemerhati isu masyarakat adat untuk membahas posisi masyarakat adat dalam kehidupan bernegara, tantangan perlindungan hak-hak masyarakat adat, hingga urgensi penguatan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat. (*)
