DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster mengingatkan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Bali untuk menjauhi praktik korupsi. Menurutnya, pencegahan korupsi harus dimulai dari lingkungan paling dekat, yakni keluarga, sekaligus diperkuat melalui pembenahan sistem birokrasi.
Hal tersebut disampaikan Koster seusai mengikuti kegiatan Pendidikan Keluarga Berintegritas 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemprov Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (16/9). Kegiatan tersebut diikuti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali bersama pasangan masing-masing.
Gubernur Koster mengapresiasi kegiatan yang menempatkan keluarga sebagai bagian dari upaya membangun integritas. Ia menilai rumah tangga merupakan lingkungan awal dalam membentuk pola pikir dan perilaku seseorang.
“Memulainya dari hulu. Hulunya kita itu dalam kehidupan adalah rumah tangga, suami-istri. Jadi pasangan suami-istri itu supaya berintegritas,” ujar Koster.
Menurutnya, integritas dalam keluarga juga berkaitan dengan kemampuan mengelola penghasilan dan kebutuhan hidup secara proporsional. Ia mengingatkan pejabat agar tidak menerapkan gaya hidup yang melampaui kemampuan finansial.
“Berapa penghasilannya, segitulah yang jadi kemampuan kehidupan untuk memenuhi kehidupan. Kalau bisa menghasilkan uang 100, kalau bisa pengeluarannya untuk kehidupan di bawah 100, 80, jadi bisa nabung 20,” katanya.
Sebaliknya, pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan dinilai dapat membuka ruang munculnya persoalan.
“Jangan kita menghasilkan 100 tapi pengeluarannya 150. Nanti yang 50 itu jadinya enggak keruan, cari ke sana kemari. Nah itu akan memicu terjadinya sesuatu yang tidak baik, melanggar aturan yang tidak patut,” tegasnya.
Gubernur Koster juga meminta pasangan pejabat berperan sebagai pengingat dalam mengelola kehidupan keluarga. Suami maupun istri diminta saling mengingatkan agar pola pengeluaran tetap sesuai dengan kemampuan.
“Kalau suaminya pejabat, istri yang mengingatkan. Kalau istrinya pejabat, suami yang mengingatkan,” pesannya.
Ia menilai kebiasaan saling mengingatkan mengenai penghasilan dan kebutuhan rumah tangga penting untuk mencegah munculnya tekanan finansial yang dapat berdampak pada perilaku.
“Jadi saling mengingatkan untuk setiap penghasilan dan kebutuhan hidup yang menjadi sesuatu yang rutin di dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang penting,” imbuhnya.
Selain memperkuat integritas keluarga, Gubernur Koster mengatakan pendidikan antikorupsi juga akan terus diperkuat di lingkungan sekolah. Materi pendidikan antikorupsi yang telah diterapkan akan diperkaya dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali.
Materi tersebut, dikatakan, akan disesuaikan untuk peserta didik dari jenjang SD, SMP hingga SMA/SMK dengan ilustrasi yang lebih sederhana dan menarik.
“Dengan materi yang tadi, itu saya akan perkaya mulai dari SD, SMP, SMA dengan ilustrasi yang simpel, yang menarik, disesuaikan dengan nature-nya orang Bali,” paparnya.
Gubernur Koster menyebut nilai kejujuran dan kewajiban merupakan nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat Bali. Namun, menurutnya, nilai tersebut perlu terus diperkuat di tengah perkembangan zaman.
“Orang Bali itu secara umum baik ya. Dia jujur, dia lebih mengedepankan kewajiban daripada haknya, dia tidak menggunakan sesuatu yang bukan haknya,” katanya.
Karena itu, pendidikan antikorupsi akan diarahkan tidak hanya kepada sekolah, tetapi juga keluarga.
“Nah, ini harus kita kembalikan sesuai dengan nature-nya orang Bali. Jadi materi yang tadi itu akan saya integrasikan dengan nilai kearifan lokal Bali mulai dari sekolah, di hulu sekolah SD, SMP, SMA, SMK, kemudian juga dari keluarga,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menyoroti tiga sektor di lingkungan birokrasi yang menurutnya perlu mendapat perhatian dalam pencegahan korupsi, yakni pengisian jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.
Dalam pengisian jabatan, ia menegaskan proses harus berdasarkan sistem merit dan tidak boleh disertai permintaan uang.
“Pengisian jabatan satu rupiah pun saya tidak pernah minta uang untuk promosi jabatan. Yang saya minta cuma satu: kerja dengan baik dengan menerapkan merit system,” tegasnya.
Untuk pengadaan barang dan jasa, Koster meminta jajaran terkait memastikan seluruh proses berjalan secara transparan dan bersih. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik suap maupun pemberian imbalan untuk memenangkan proyek.
“Tidak boleh main-main, sogok, segala macam untuk memenangkan satu proyek. Jadi enggak boleh, jadi harus clear betul,” ujarnya.
Sementara dalam pelayanan publik, Koster mengingatkan agar masyarakat tidak dibebani pembayaran untuk memperoleh atau mempercepat layanan.
“Yang potensial kan itu pengisian jabatan, pengadaan barang dan jasa, layanan. Layanan supaya cepat, duit, nah itu enggak boleh,” katanya.
Pendidikan Keluarga Berintegritas 2026 diikuti jajaran pimpinan OPD Pemprov Bali. Koster menyebut terdapat 43 OPD yang mengikuti kegiatan tersebut bersama pasangan masing-masing bagi pejabat yang telah berkeluarga.
“Seluruhnya. Ada 43 OPD dengan pasangannya, yang punya pasangan,” jelasnya.
Koster menegaskan penguatan integritas keluarga harus berjalan beriringan dengan perbaikan sistem, pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan pemerintahan.
Ia juga kembali menegaskan konsekuensi bagi pejabat yang terbukti melakukan tindakan koruptif maupun pelanggaran.
“Kalau ada yang aneh-aneh macam-macam, langsung saya copot jabatan. Ya. Sudah, sudah saya tegaskan dari awal,” tandas Koster. (Ketut Winatha/balipost)
