DENPASAR, BALIPOST.com – Rencana anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali tahun 2027 sebesar Rp1,315 triliun mendapat sorotan serius Komisi IV DPRD Bali. Pasalnya, jumlah pagunya turun sekitar Rp601,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Disdikpora Bali mengusulkan anggaran sebesar Rp1.315.626.737.867. Angka ini lebih rendah dari pagu 2026 yang mencapai Rp1.917.272.015.119.
Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, mengatakan besaran Rp1,3 triliun tersebut harus dilihat berdasarkan kebutuhan riil sektor pendidikan. Menurutnya, besarnya pagu belum otomatis mencerminkan kecukupan anggaran apabila kebutuhan di lapangan masih jauh lebih besar.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan pembahasan anggaran masih memungkinkan berkembang sebelum APBD 2027 ditetapkan. Komisi IV bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali akan membawa berbagai temuan hasil turun ke lapangan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan.
Menurut mantan Bupati Klungkung dua periode itu, kesesuaian antara data eksekutif dan kondisi faktual menjadi penting agar kebijakan anggaran lebih tepat sasaran.
“Kebetulan saya juga di Banggar. Kami di Komisi IV akan terus memberikan masukan terkait dengan temuan-temuan kami di lapangan,” ujar Suwirta, Kamis (10/9).
Suwirta juga meminta pemerintah memberi perhatian terhadap persoalan sekolah yang mengalami kekurangan murid. Persoalan tersebut dinilai berkaitan erat dengan efektivitas pemanfaatan anggaran infrastruktur pendidikan.
Ia menyebut masih terdapat sekolah yang belum mendapatkan jumlah siswa optimal setelah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Di sisi lain, terdapat sekolah yang justru menerima siswa dalam jumlah besar.
Kondisi ini perlu dipetakan agar pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan tidak berjalan tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.
“Yang kami takutkan, pada saat infrastruktur ini tidak menjadi prioritas, sedangkan kantor-kantor banyak, sekolah-sekolah banyak kita bangun, dan banyak juga sekolah-sekolah sekarang yang tidak dapat murid, yang tidak ditempati, bangunannya cepat rusak,” katanya
Ia menilai sekolah yang minim peminat tidak seharusnya dibiarkan. Disdikpora perlu melakukan evaluasi sekaligus mendorong inovasi agar satuan pendidikan tersebut kembali memiliki daya tarik.
“Sekolah-sekolah yang tidak dapat murid harus didorong, ya inovasinya apakah menjadi SMK, apakah menjadi SMA Plus. Nah, tentunya ini perlu dipetakan oleh Dinas Pendidikan,” tandasnya.
Menurut Suwirta, perubahan minat siswa turut memengaruhi pemerataan peserta didik. Sekolah dengan program yang dinilai relevan dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk bidang pariwisata, cenderung lebih diminati. Karena itu, penataan sekolah harus mempertimbangkan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Disdikpora Provinsi Bali Ida Bagus Gde Wesnawa Punia menjelaskan berkurangnya pagu 2027 tidak serta-merta menunjukkan penurunan kualitas atau prioritas pembangunan pendidikan. Ia menyebut angka Rp1,3 triliun tersebut merupakan hasil efisiensi dan rasionalisasi berdasarkan kebutuhan.
Efisiensi dilakukan dengan mengevaluasi program, kegiatan, subkegiatan hingga komponen belanja. Kegiatan yang dinilai dapat dilakukan dengan biaya lebih rendah kemudian dirasionalisasi.
Ia mencontohkan kegiatan sosialisasi yang sebelumnya dapat dilakukan berulang kali. Setelah dievaluasi, kegiatan serupa dapat dilaksanakan lebih efektif dengan frekuensi yang lebih sedikit.
“Misalnya ada sebuah program kegiatan, subkegiatan, kemudian ada komponen belanjanya yang kita lihat tidak serta-merta harus melakukan sosialisasi sampai lima-enam kali, cukup satu kali atau dua kali kan otomatis terjadi pemotongan,” jelasnya, Kamis (10/9).
Pria yang akrab disapa Gus Wes ini mengatakan efisiensi tersebut merupakan bagian dari transformasi pengelolaan anggaran dan sejalan dengan kebijakan pemerintah secara nasional.
“Ini telah kita lakukan transformasi semua. Karena kebijakan nasional juga seperti itu. Satu sisi ini bagaimana kita secara fleksibel mengikuti mekanisme dan kondisi anggaran di masing-masing daerah,” ujarnya.
Dalam rencana anggaran 2027, Disdikpora Bali juga belum memasukkan pembangunan sekolah baru. Gus Wes mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada pemetaan kebutuhan pendidikan dan data yang tersedia.
“Sekolah baru belum. Karena data yang kita miliki kan sudah optimal sekali dari jumlah, karena berbasis data semua,” ungkapnya.
Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi salah satu acuan dalam menentukan kebutuhan satuan pendidikan. Berdasarkan pemetaan tersebut, Disdikpora belum melihat kebutuhan mendesak untuk menambah jumlah sekolah apabila ditinjau dari ketersediaan sekolah dan ruang kelas.
Adapun dari total rencana anggaran Rp1.315.626.737.867, alokasi terbesar berada pada Sekretariat Disdikpora, yakni Rp962.520.378.612 atau sekitar 73,2 persen. Selanjutnya Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sebesar Rp113.701.249.096, Bidang Pemuda dan Olahraga Rp106.989.631.200, Bidang Pembinaan SMA Rp66.942.662.670, serta Bidang Pembinaan SMK Rp44.071.604.139.
Sementara itu, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKPLK) memperoleh Rp17.552.859.400. UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (BPTEKDIK) sebesar Rp2.524.662.456 dan UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (BPTKK) Rp1.323.690.294. (Ketut Winata/balipost)
