NEGARA, BALIPOST.com – Dampak musim kemarau tahun 2026 ini mulai dirasakan secara nyata oleh para petani di Kabupaten Jembrana. Ratusan hektare lahan pertanian yang tersebar di lima kecamatan dilaporkan mengalami kerusakan akibat minimnya pasokan air, bahkan belasan hektare di antaranya telah dipastikan mati atau gagal panen (puso).
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana, I Putu Eka Arta, Kamis (3/9) mengatakan dari data laporan kerusakan tanaman dampak kekeringan, total luas lahan yang terkena dampak mencapai 138,3 hektare. Bencana kekeringan ini melanda lima wilayah, yakni Kecamatan Negara, Jembrana, Melaya, Mendoyo, dan Pekutatan.
“Dari total 138,3 hektare lahan yang terdampak kekeringan, astungkara seluas 11 hektare di antaranya berhasil pulih. Namun sayangnya, terdapat 47,1 hektare lahan tanaman yang tidak bisa diselamatkan dan harus dinyatakan puso,” ujar Eka Arta.
Lebih lanjut, Eka menyebutkan intensitas bencana kekeringan yang dilaporkan di lapangan cukup bervariasi, mulai dari kategori ringan hingga berat. Padi menjadi komoditas mayoritas yang paling menderita, dengan sebaran kerusakan yang merata di lima kecamatan terdampak.
Selain padi, komoditas palawija yakni jagung turut menjadi korban sengatan kemarau, meski hanya terpusat di wilayah Kecamatan Pekutatan. Lahan jagung yang terdampak tercatat berada di Desa Medewi (Subak Air Satang) seluas 4 hektare dan di Desa Gumbrih (Subak Pangkung Serangsang) seluas 1 hektare.
Terkait upaya penyelamatan, pihaknya menegaskan telah mengambil langkah-langkah penanganan bersama petani. Hingga saat ini, total luas lahan yang telah mendapatkan upaya penanganan mencapai 125,85 hektare. Dinas Pertanian dan Pangan juga terus berkoordinasi dan kolaborasi dengan BPBD, PLN, BWS (Balai Wilayah Sungai) , BI (Bank Indonesia) Korem 163/Wirasatya serta Kejaksaan Negeri Jembrana. Untuk memaksimalkan serta penambahan sumur bor dan fungsinya.
“Solusi utama yang diterapkan di lapangan untuk menangani kekeringan ini adalah dengan memberlakukan sistem pergiliran air secara ketat, serta memaksimalkan pemanfaatan fasilitas sumur bor yang telah tersedia di masing-masing subak,” jelasnya.
Meski demikian, Eka Arta tak menampik adanya kendala berat di lapangan yang memicu terjadinya puso. Ia menyebut permasalahan utama terletak pada kapasitas infrastruktur pengairan yang tidak sebanding dengan luas lahan kering.
“Permasalahan utama di lapangan adalah sumur bor yang ada tidak mampu mengairi keseluruhan luas wilayah yang terdampak. Akibat keterbatasan debit air pada sistem pergiliran tersebut, beberapa lahan tanaman padi tidak mampu tumbuh secara maksimal dan pada akhirnya menjadi puso,” pungkasnya. (Surya Dharma/balipost)
