NEGARA, BALIPOST.com — Pemerintah Kabupaten Jembrana menyambut positif rencana revitalisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan yang menelan anggaran sekitar Rp1,276 triliun. Proyek strategis nasional (PSN) tersebut diharapkan mampu menjadikan Pengambengan sebagai pusat tangkap ikan di Bali sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan mengatakan, Pemkab Jembrana sangat mendukung keberadaan proyek tersebut. Menurutnya, revitalisasi PPN Pengambengan menjadi momentum penting untuk mengembangkan potensi perikanan sekaligus memperkuat posisi Jembrana sebagai daerah dengan sektor kelautan dan perikanan yang potensial.
“Kami menyambut baik PSN ini. Harapan kami, Pengambengan nantinya bisa menjadi pusat tangkap ikan di Bali. Dengan begitu, aktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat dan tentu berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana,” ujar Kembang Hartawan.
Ia berharap pengembangan pelabuhan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu memberikan efek berganda bagi masyarakat. Mulai dari nelayan, pelaku usaha perikanan, hingga sektor pendukung lainnya diharapkan ikut merasakan manfaat dari proyek tersebut.
“Yang paling penting bagaimana proyek ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jembrana. Kalau Pengambengan berkembang menjadi pusat perikanan, tentu perputaran ekonomi akan semakin besar,” tegasnya belum lama ini.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Umum PPN Pengambengan, Lukman Hadi, sebelumnya mengatakan kontrak pekerjaan revitalisasi telah ditandatangani pada 7 Agustus 2026. Saat ini tahapan proyek mulai memasuki persiapan pelaksanaan.
Berdasarkan hasil rapat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), groundbreaking dijadwalkan berlangsung pada 17 September 2026. Kegiatan tersebut rencananya dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sebelum pembangunan fisik dimulai, PPN Pengambengan akan melaksanakan Pre Construction Meeting (PCM) yang dijadwalkan pada akhir Agustus. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.
“Sebelumnya sosialisasi lebih banyak terkait FGD dengan stakeholder dan Forkopimda. Sekarang fokusnya pada pelaksanaan proyek. Rencananya kegiatan sosialisasi dilakukan awal September,” jelas Lukman.
Mengenai kemungkinan Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri groundbreaking, Lukman mengatakan berdasarkan koordinasi dan arahan yang diterima, Presiden menginginkan kehadiran pada saat proyek telah rampung dan siap diresmikan.
“Setelah KKP meminta arahan, Presiden menginginkan peresmian dilakukan setelah proyek selesai dibangun dan hasilnya sudah terlihat baik. Awalnya memang Presiden diinformasikan akan hadir,” pungkasnya. (Surya Dharma/balipost)
