SINGARAJA, BALIPOST.com – Pemkab Buleleng mulai menyusun ulang skala prioritas belanja daerah setelah Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas sebesar Rp25,17 miliar pada 2026. Di tengah kemampuan fiskal yang semakin terbatas, anggaran akan difokuskan pada 4 sektor.
Empat sektor tersebut adalah pendidikan, kesehatan, pertanian, dan jaminan sosial. Sementara itu, sejumlah program lain, termasuk pembangunan infrastruktur, akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra mengatakan, pemotongan TKD pada 2026 mencapai 1,63 persen atau sekitar Rp25,17 miliar. Bahkan, pemerintah pusat mengisyaratkan kebijakan serupa masih akan berlanjut pada 2027.
Menurut Sutjidra, pemerintah pusat telah menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Pemotongan TKD ini sangat berpengaruh. Kami kembali ditekankan untuk melakukan efisiensi. Kalau ada masalah, nanti akan turun supervisi dari KPK juga tetap ada,” ujar Sutjidra, Jumat (7/8).
Ia menjelaskan, dengan ruang fiskal yang semakin sempit, Pemkab Buleleng akan memusatkan anggaran pada program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. “Program prioritas saja yang dijalankan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian atau pangan, kemudian jaminan sosial,” katanya.
Sutjidra mengakui kebijakan efisiensi tersebut berdampak terhadap pembangunan infrastruktur, terutama jalan. Selain keterbatasan anggaran, kenaikan harga material dan biaya konstruksi membuat pembangunan jalan kini membutuhkan anggaran yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Meski demikian, ia menegaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya sebatas jalan. Pemerintah daerah juga harus tetap mengalokasikan anggaran untuk sekolah, rumah sakit, puskesmas, hingga pengembangan kawasan pariwisata.
Sebagai contoh, pada 2026 Pemkab Buleleng tetap melanjutkan revitalisasi sekitar 70 sekolah. Pembangunan fasilitas kesehatan dan dukungan terhadap sektor pariwisata juga tetap menjadi bagian dari program prioritas sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Kalau semua anggaran dibawa ke jalan, pariwisata tidak jalan, kesehatan tidak jalan, pendidikan juga tidak jalan. Semuanya penting, tetapi harus dibagi sesuai kemampuan fiskal yang kita miliki,” tegasnya.
Di sisi lain, Sutjidra memastikan hingga kini belum ada rencana memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun, ia tidak menutup kemungkinan opsi tersebut diambil apabila kondisi fiskal semakin berat demi menjaga stabilitas APBD. “Klau sudah terpaksa ya mau tidak mau harus dilakukan untuk mengamankan APBD. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana,” pungkasnya. (Nyoman Yudha/balipost)
