DENPASAR, BALIPOST.com – Rencana soft opening Sira Village–Grand Outlet Bali di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, Pulau Serangan, yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (31/7), dikritik pemerhati pembangunan Bali, dr. Wayan Sayoga, Rabu (29/7).
Ia menyayangkan adanya rencana itu. “Ini merupakan kepongahan dan kekurangajaran pihak BTID (Bali Turtle Island Development, red) terhadap Bali. Mengapa orang Bali tetap diam? Apa menunggu tsunami menghantam rumahnya sendiri?” tanya Sayoga yang merupakan penasihat Forum Pemerhati Pembangunan (FOR HATI) Bali ini.
Ia menyebut rencana operasional kawasan tidak sejalan dengan berbagai temuan dugaan pelanggaran yang sebelumnya diungkap Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali.
Sayoga pun mengatakan keputusan tetap menggelar soft opening di tengah masih adanya persoalan yang dipersoalkan terkait tata ruang, aset daerah, dan perizinan menunjukkan sikap yang tidak menghormati aspirasi masyarakat Bali.
Menurutnya, berbagai temuan yang disampaikan Pansus TRAP semestinya menjadi perhatian serius sebelum kawasan mulai beroperasi secara komersial. Ia mempertanyakan alasan pengembang tetap melanjutkan pembukaan meskipun masih terdapat sejumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
“Temuan Pansus TRAP kan banyak terjadi pelanggaran hukum, kok malah tetap melaju,” katanya.
Sayoga mengaku prihatin terhadap arah pembangunan di Bali yang dinilainya semakin mengorbankan ruang hidup masyarakat. Dengan luas wilayah yang terbatas, menurut dia, Bali seharusnya lebih mengutamakan pelestarian kawasan yang berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.
“Bali yang kecil begini juga digasak dan dihancurkan. Ke mana lagi nanti kita mencari tempat yang tenang dan damai,” ujarnya.
Ia juga mengkritik model pembangunan yang dinilai lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, kekuatan modal dan kekuasaan kerap berjalan beriringan sehingga mengabaikan perlindungan terhadap alam Bali.
“Oligarki dan penguasa setali tiga uang. Sama-sama pemuja uang. Meski uang itu penting, tetapi jangan sampai mabuk lalu berperilaku barbar merusak lingkungan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sayoga menilai masyarakat Bali belum memiliki kekuatan yang cukup untuk membendung laju pembangunan proyek-proyek berskala besar yang dinilai bermasalah. Bahkan, menurutnya, sebagian masyarakat justru memberikan dukungan karena melihat peluang ekonomi yang ditawarkan.
“Tidak ada kekuatan yang cukup dari orang Bali sendiri untuk membendung mereka. Malahan orang Bali banyak yang membela mereka dan mencari untung di sana,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya bahwa investasi berskala besar otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Menurutnya, apabila pembangunan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal, justru akan memperbesar kerusakan yang harus ditanggung generasi mendatang.
“Adalah kesalahan besar bila orang Bali percaya kepada kapitalis oligarkis bahwa mereka akan mengangkat derajat kesejahteraan Bali. Yang ada, Bali akan semakin hancur. Ini masa ketika perilaku barbar dan pongah dibiarkan, sementara para pemimpin dan tokoh-tokoh Bali hanya berpangku tangan. Bali tidak membutuhkan mal atau objek pariwisata buatan. Bali membutuhkan reservasi dan penyelamatan lingkungan yang sudah rusak parah,” katanya. (Ketut Winata/balipost)
