SINGARAJA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng memastikan penataan kawasan wisata Pantai Lovina belum berhenti setelah rampungnya pembangunan pedestrian tahap pertama. Tahun depan, penataan tahap II disiapkan dengan sejumlah proyek baru.
Namun, realisasinya masih menunggu kepastian kucuran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Bali.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTR Perkim) Buleleng, Putu Adipta Eka Putra, Jumat (24/7), mengatakan konsep penataan tahap II sejatinya telah rampung. Hanya saja, besaran anggaran yang akan diterima Pemkab Buleleng belum ditetapkan karena masih menunggu persetujuan pemberi BKK dan koordinasi dengan pimpinan daerah.
“Konsepnya sudah ada. Anggaran finalnya belum karena masih menunggu persetujuan BKK. Sumber pendanaannya direncanakan dari BKK pada APBD Induk tahun depan,” ujarnya.
Adipta menjelaskan, penataan tahap II akan difokuskan untuk mempercantik kawasan pesisir Lovina sekaligus menambah daya tarik wisata. Sejumlah fasilitas yang direncanakan antara lain pembangunan patung lumba-lumba sebagai ikon kawasan, penambahan taman, serta perpanjangan jalur pedestrian ke arah timur hingga mendekati kawasan setra.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan amphitheater sebagai ruang pertunjukan terbuka yang diharapkan mampu mendukung berbagai aktivitas seni dan budaya di kawasan wisata Lovina.
Namun, rencana pembangunan amphitheater masih terkendala persoalan lahan.
Saat ini Pemkab Buleleng masih melakukan pendekatan dengan pemilik lahan untuk menentukan skema yang akan ditempuh. “Ada dua opsi, bisa kerja sama dengan pemilik lahan atau dilakukan pembelian lahan oleh pemerintah. Itu masih dalam tahap pendekatan,” jelasnya.
Menurut Adipta, panjang pedestrian yang akan dibangun pada tahap II bergantung pada besaran anggaran yang nantinya disetujui. Perpanjangan jalur diperkirakan mencapai sekitar 12 hingga 20 meter secara bertahap, mengingat sebagian lahan yang dibutuhkan masih memerlukan proses pembebasan. “Semuanya bergantung pada anggaran yang turun. Karena harga lahan cukup tinggi, tentu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya. (Nyoman Yudha/balipost)
