DENPASAR, BALIPOST.com – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali memastikan seluruh peserta didik yang sebelumnya tidak lolos dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA dan SMK Negeri Tahun Ajaran 2026 kini telah mendapatkan layanan pendidikan. Sebanyak 2.567 siswa yang sempat tercatat belum tertampung telah didistribusikan ke sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung maupun ke sekolah swasta.
Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Wesnawa Punia didampingi Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (BP Tekdik) Disdikpora Provinsi Bali, I Komang Agus Kariasa, S.Pd., M.Pd., mengatakan pemerintah provinsi telah melakukan langkah penelusuran (tracing) secara menyeluruh terhadap siswa-siswa yang belum memperoleh sekolah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh warga Bali yang wajib memperoleh layanan pendidikan jenjang menengah tetap dapat mengakses pendidikan.
“Untuk siswa-siswa atau masyarakat Bali yang wajib mendapat layanan pendidikan jenjang menengah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sudah melakukan tracing dan penyaluran ke satuan pendidikan yang memang masih memiliki kuota sehingga mereka tetap memperoleh layanan pendidikan,” ujarnya, Rabu (22/7).
Menurut Wesnawa, proses distribusi tersebut dilakukan secara aktif dengan melibatkan komunikasi langsung kepada para orang tua siswa. Petugas Disdikpora menghubungi satu per satu orang tua melalui sambungan telepon guna memastikan siswa segera mendapatkan sekolah yang sesuai dengan ketersediaan daya tampung. Ada juga yang datang langsung ke Posko SPMB.
“Pemprov Bali sudah memenuhi seluruh kebutuhan siswa yang sebelumnya dianggap tercecer. Kami juga melakukan pendekatan kepada orang tua murid yang sebelumnya anaknya belum tertampung. Kami menghubungi mereka satu per satu melalui telepon,” katanya.
Dalam proses tersebut, Disdikpora menemukan fakta bahwa sebagian besar siswa masih berharap dapat diterima di sekolah-sekolah yang selama ini dianggap sebagai sekolah unggulan. Kondisi itu sempat memunculkan keberatan ketika mereka ditempatkan di sekolah lain.
“Ada beberapa yang sempat komplain karena sekolah yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan mereka. Namun setelah diberikan penjelasan bahwa sekolah yang mereka inginkan sudah penuh, akhirnya mereka menerima penempatan tersebut,” jelasnya.
Wesnawa menegaskan, penempatan siswa dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan kualitas layanan pendidikan, bukan sekadar memenuhi kuota. Menurutnya, seluruh SMA dan SMK negeri di Bali terus didorong memiliki kualitas yang setara sehingga tidak lagi muncul stigma sekolah favorit dan nonfavorit.
“Pemerataan layanan kualitas menjadi catatan penting ke depan bagi Pemerintah Provinsi Bali. Kami ingin kualitas pendidikan di seluruh satuan pendidikan menengah semakin merata sehingga ke depan tidak ada lagi istilah sekolah favorit maupun nonfavorit,” tegasnya.
Ia menilai pelaksanaan SPMB 2026 telah berjalan sesuai arah kebijakan yang mengedepankan sistem berbasis nilai dan kompetensi peserta didik. Pola tersebut, menurutnya, mulai menunjukkan hasil dalam pemerataan kualitas sumber daya manusia di berbagai sekolah.
“Kami memang belum mengatakan sistem ini sempurna, tetapi sudah berjalan sesuai harapan bersama, yaitu berbasis nilai sehingga kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dapat terlihat lebih objektif,” ujarnya.
Selain menelusuri siswa yang belum lolos pada SPMB tahun ini, Disdikpora juga menemukan sejumlah anak yang ternyata belum bersekolah sejak tahun sebelumnya. Mereka pun ikut didata dan disalurkan ke sekolah yang masih memiliki kapasitas menerima peserta didik.
“Malah ada siswa yang memang tahun sebelumnya belum bersekolah. Setelah kami tracing, mereka juga kami salurkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki daya tampung,” ungkap Wesnawa.
Ia memastikan saat ini seluruh siswa yang sebelumnya belum mendapatkan sekolah sudah memperoleh tempat belajar. Sebagian masuk ke sekolah negeri yang masih memiliki kuota, sementara sebagian lainnya memilih bergabung dengan sekolah swasta.
“Sudah tertampung semuanya. Ada juga yang memang sudah bergabung di satuan pendidikan swasta. Sekolah swasta juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan dukungan pemerintah, baik melalui dana BOS maupun program revitalisasi,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
