DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran sebesar Rp114.121.847.661 untuk mendukung penyel3enggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan pada 2027. Anggaran tersebut tercantum dalam KUA-PPAS APBD Bali 2027 dan diarahkan terutama untuk pelayanan transportasi kepada masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, mengatakan sebagian besar anggaran bidang perhubungan akan difokuskan pada penyediaan layanan angkutan umum massal. Untuk program tersebut dialokasikan Rp72 miliar.
Anggaran itu antara lain digunakan untuk mendukung operasional Trans Metro Dewata, Trans Sarbagita, serta Angkutan Bantalan Denpasar-Bangli. Selain operasional, anggaran juga mencakup pembangunan dan pemeliharaan halte serta lokasi penyimpanan bus listrik.
“Fokus anggaran ini digunakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Mudarta, Sabtu (12/9).
Selain angkutan umum massal, Dishub Bali mengalokasikan Rp3.988.995.927 untuk penyediaan perlengkapan jalan. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan dan pemeliharaan rambu lalu lintas pada jalan provinsi, pengadaan traffic light, pelican crossing, dan perlengkapan jalan lainnya.
Sementara itu, sebagian anggaran lainnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dishub Bali. Di antaranya, pelayanan perizinan dan sosialisasi di bidang angkutan maupun pelayaran, penilaian serta pengawasan analisis dampak lalu lintas (andalalin), hingga pelaksanaan berbagai kajian di bidang perhubungan.
Dishub Bali juga mengalokasikan Rp35.837.118.934 untuk belanja rutin, termasuk belanja pegawai dan kebutuhan kesekretariatan. Belanja tersebut mencakup pemeliharaan gedung dan kendaraan, perangkat elektronik, pembayaran listrik dan air, serta pengadaan alat tulis kantor (ATK).
Jika dibandingkan dengan pagu anggaran Dishub Bali pada 2026 sebesar Rp121.939.644.811,94, pagu 2027 mengalami penurunan sekitar Rp7,82 miliar atau 6,41 persen.
“Dibanding anggaran induk 2026, ada penurunan dari sekitar Rp121 Miliar. Namun anggaran 2027 belum penetapan, masih mungkin ada perubahan,” jelasnya.
Meski total pagu menurun, alokasi Rp72 miliar untuk layanan angkutan umum massal menunjukkan transportasi publik tetap menjadi salah satu fokus utama kebijakan perhubungan Bali pada 2027. Anggaran tersebut diharapkan menopang keberlanjutan layanan angkutan umum sekaligus memperkuat konektivitas dan pelayanan transportasi bagi masyarakat.
Untuk TMD sendiri, Dishub Bali memproyeksikan 75 unit bus tetap disiapkan pada 2027. Dari jumlah tersebut, sekitar 69 unit diproyeksikan melayani rute harian secara reguler, sedangkan sisanya disiapkan sebagai armada cadangan.
Kebutuhan operasional TMD juga menjadi salah satu komponen penting dalam anggaran transportasi massal. Dishub Bali sebelumnya mengajukan kebutuhan operasional TMD 2027 sebesar Rp 58 miliar, meningkat dari sekitar Rp 56 miliar pada 2026. Kenaikan tersebut berkaitan dengan tren penggunaan layanan yang mulai membaik serta kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
Jumlah penumpang TMD juga menunjukkan perkembangan positif. Pada Juli hingga Agustus 2026, jumlah penumpang disebut telah berada di atas 5.000 orang per hari. Layanan TMD sendiri masih mencakup enam koridor di kawasan Sarbagita.
Selain itu, pengembangan transportasi publik Bali juga mulai diarahkan pada penggunaan armada listrik. Sebanyak 11 unit bus listrik disiapkan untuk diuji coba pada Koridor I Trans Sarbagita, dengan rute GOR Ngurah Rai menuju Universitas Udayana (Unud) hingga kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK). Uji coba ditargetkan mulai Oktober 2026.
Berbeda dengan TMD yang menggunakan skema pembelian layanan (buy the service), 11 bus listrik tersebut akan menjadi aset Pemprov Bali di bawah layanan Trans Sarbagita. Pengadaannya merupakan bagian dari proyek Bali E-Mobility yang mendapat dukungan pendanaan pemerintah Korea melalui kerja sama dengan Global Green Growth Institute (GGGI).
Sementara layanan Trans Sarbagita juga terus berjalan dengan sejumlah penyesuaian rute. Salah satunya rute Denpasar-Bangli yang kembali dibuka sejak 1 April 2026 setelah sebelumnya berhenti pada Desember 2025 karena kontrak dan anggaran berakhir. Pada rute tersebut digunakan dua unit bus setiap hari dengan total empat perjalanan pulang-pergi. (Ketut Winata/balipost)
