SINGARAJA, BALIPOST.com – Munculnya kembali wacana pembangunan Bandara Bali Utara memicu beragam tanggapan di masyarakat. Menyikapi hal itu, Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai berbagai informasi yang beredar. Ia menegaskan hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat, sehingga publik diminta bersabar dan menunggu hasil koordinasi yang sedang berlangsung.
Dikonfirmasi Senin (20/7), Bupati Sutjidra mengatakan, pemerintah daerah juga baru mengetahui adanya audiensi Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB) bersama sejumlah tokoh masyarakat ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Jakarta melalui pemberitaan media. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng tidak dilibatkan dalam agenda tersebut.
“Kami baru tahu dari media. Sampai saat ini tidak ada koordinasi maupun pelibatan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam audiensi ke Kepala Staf Presiden,” ujarnya.
Meski demikian, Sutjidra menegaskan Pemkab Buleleng tetap berkomitmen mendukung pengembangan sistem transportasi di Bali Utara. Namun, seluruh proses harus berjalan melalui mekanisme resmi dan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Pemkab Buleleng sebelumnya telah menggelar rapat dengan Menteri Perhubungan beserta jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, dan Udara. Seusai pertemuan tersebut, Menteri Perhubungan juga meninjau langsung sejumlah lokasi di Kabupaten Buleleng yang masuk dalam kajian pengembangan infrastruktur.
Menurut Sutjidra, hasil pembahasan itu masih dievaluasi oleh pemerintah pusat. Karena itu, berbagai informasi yang berkembang mengenai lokasi maupun kepastian pembangunan bandara belum dapat dipastikan kebenarannya. Salah satu poin penting yang mengemuka dalam pembahasan, kata dia, yakni pembangunan infrastruktur akses menuju Bali Utara yang harus didahulukan sebelum bandara direalisasikan. “Pak Menteri Perhubungan juga sudah sepakat bahwa akses itu akan dibangun dulu sebelum ada bandara,” katanya.
Akses tersebut meliputi peningkatan konektivitas dari Gilimanuk menuju kawasan Pantai Utara (Pantura) hingga Karangasem, termasuk jalur menuju Bali selatan. Infrastruktur itu dinilai menjadi syarat penting agar keberadaan bandara nantinya dapat terhubung dengan baik ke berbagai wilayah di Bali.
“Masih dalam kajian kementerian, kemungkinan ada pelebaran jalan, dan kemungkinan juga perlu jalan tol agar waktu tempuh memenuhi ketentuan,” jelas Sutjidra.
Di tengah beredarnya berbagai spekulasi mengenai lokasi Bandara Bali Utara, baik yang disebut akan dibangun di daratan maupun di laut, Sutjidra mengimbau masyarakat tidak membangun opini sebelum ada keputusan resmi pemerintah.
Ia meminta masyarakat hanya mengacu pada informasi yang disampaikan melalui jalur resmi oleh Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng maupun Kementerian Perhubungan.
“Kalau belum ada keputusan resmi, masyarakat kami minta bersabar dan tidak membuat opini-opini yang nantinya justru bisa merugikan masyarakat sendiri,” tegasnya. (Yudha/balipost)
