Mengusung tema “Kalamandala”, Duta Kabupaten Badung menghadirkan sebuah narasi spiritual tentang ruang dan waktu sebagai cakra kehidupan pada Peed Aya PKB XLVIII 2026, Sabtu (13/6). (BP/win)

DENPASAR, BALIPOST.com – Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026 resmi berakhir. Memasuki usia ke-48 sejak pertama kali digelar pada 1979, festival budaya terbesar di Bali ini kembali membuktikan diri sebagai ruang pelestarian, pengembangan, sekaligus regenerasi seni tradisi.

Namun, di balik kemeriahan panggung dan tingginya antusiasme masyarakat, sejumlah catatan penting mengemuka sebagai bahan evaluasi menuju PKB Emas 2028.

Salah satu sorotan datang dari pemerhati seni dan penulis budaya asal Sukawati, Gianyar, Kadek Suartaya. Menurutnya, selama hampir lima dekade penyelenggaraan, PKB telah berhasil menghadirkan ruang pertunjukan dan apresiasi seni, tetapi belum sepenuhnya memberi tempat bagi tradisi kritik seni yang sehat dan berkelanjutan.

“Di mana posisi kritik? Di mana forum evaluasi yang mengulas pencapaian estetik, kualitas karya maupun arah perkembangan seni?” ujarnya, Senin (13/7).

Ia menegaskan kritik seni bukan bertujuan mencari kelemahan atau menjatuhkan seniman, melainkan menjadi tanggung jawab intelektual untuk membaca, menguji, serta memberi arah terhadap perkembangan karya budaya.

“Kritik bukan pisau untuk merobek karya, tetapi sorotan tajam untuk membuka makna dan menguji gagasan,” katanya.

Menurut Suartaya, tanpa kritik, perkembangan seni berisiko hanya dipenuhi pujian tanpa ruang dialog maupun evaluasi. Kondisi itu juga diperparah semakin minimnya media massa yang menghadirkan kritik seni secara mendalam.

Pemberitaan seni dinilai lebih banyak berhenti pada aspek seremoni dan dokumentasi kegiatan dibanding mengulas kualitas artistik, estetika maupun gagasan kreatif di balik sebuah pertunjukan.

Baca juga:  Jejak Maestro Lotring Hidup Kembali, Rekonstruksi Gamelan Tua Kuta Memukau PKB 2026

Akibatnya, perjalanan PKB dikhawatirkan hanya meninggalkan dokumentasi visual tanpa catatan intelektual yang merekam perkembangan estetik dari tahun ke tahun.

Meski demikian, perjalanan panjang PKB menunjukkan peran strategisnya dalam membangun ekosistem kebudayaan Bali.

Dalam diskusi budaya yang digelar Kawiya Bali bekerja sama dengan PWI Bali, budayawan Prof. I Made Bandem dan Prof. Dr. Wayan Dibia menegaskan PKB kini telah berkembang dari sekadar festival kesenian menjadi institusi budaya yang menjalankan fungsi konservasi, inovasi, pendidikan, diplomasi budaya hingga pembangunan kebudayaan Bali.

PKB dinilai menjadi ruang bertemunya tradisi dengan kreativitas baru. Pemerintah, seniman, media, akademisi hingga masyarakat memiliki tanggung jawab bersama menjaga keberlangsungannya agar tetap relevan menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budaya Bali.

Persoalan pendanaan juga menjadi perhatian dalam berbagai forum evaluasi PKB 2026.

Guru Besar Universitas Udayana, Prof. Darma Putra mendorong agar anggaran PKB ditingkatkan hingga sekitar Rp20 miliar.

Menurutnya, besarnya biaya produksi yang harus ditanggung para seniman belum sepenuhnya diimbangi dukungan anggaran. Selain itu, masih terdapat kesenjangan kemampuan fiskal antar kabupaten/kota.

Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar mampu memberikan dukungan lebih optimal kepada duta keseniannya. Sebaliknya, daerah dengan kemampuan anggaran terbatas tidak selalu mampu mengikuti seluruh mata acara secara maksimal.

Baca juga:  DPRD Badung Minta PPKM Dievaluasi

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi proses regenerasi seni Bali, padahal PKB selama ini terbukti menjadi ruang pembinaan bagi seniman muda.

Catatan lain muncul dari diskusi bertema Peran Media Massa dalam Publikasi dan Dokumentasi. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa media tidak cukup hanya menjadi penyampai informasi, melainkan bagian dari kerja kebudayaan.

Media dinilai memiliki tanggung jawab membangun wacana budaya, mendokumentasikan perkembangan seni Bali, sekaligus menjadi ruang refleksi terhadap perjalanan PKB setiap tahunnya.

Karena itu, muncul gagasan agar dukungan terhadap kerja media dalam PKB mendapat perhatian lebih serius, termasuk melalui kebijakan maupun regulasi yang mendukung dokumentasi kebudayaan secara berkelanjutan.

Di tengah berbagai catatan evaluasi, daya tarik PKB tetap menunjukkan tren positif.

Sepanjang penyelenggaraan PKB XLVIII, ribuan masyarakat memadati Panggung Terbuka Ardha Candra setiap berlangsungnya lomba-lomba seni seperti Balaganjur, Bapang Barong, hingga berbagai pertunjukan tradisional lainnya.

Seniman sekaligus juri lomba Balaganjur, Nyoman Sutama, mengatakan antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa lomba seni masih menjadi magnet utama PKB.

“Kalau ada lomba Balaganjur dan Bapang Barong, penonton sudah memenuhi Ardha Candra sejak sore sebelum acara dimulai,” ujarnya.

Tahun ini PKB melibatkan lebih dari 2.900 seniman dengan total kunjungan sekitar 1,8 juta orang. Wisatawan mancanegara yang hadir juga meningkat menjadi sekitar 5.743 orang dibanding tahun sebelumnya sekitar 2.400 orang.

Baca juga:  Anak-anak di Pengungsian Rendang Antusias Dapat Potong Rambut Gratis

Dampak ekonomi kreatif turut meningkat. Jumlah stan kuliner bertambah dari 52 stan pada 2025 menjadi 75 stan pada 2026 dengan nilai transaksi lebih dari Rp5 miliar. Sementara omzet Industri Kecil Menengah (IKM) yang melibatkan 124 lembaga mencapai sekitar Rp11,3 miliar.

Saat menutup PKB XLVIII di Panggung Terbuka Ardha Candra, Sabtu (11/7) malam, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada seluruh seniman, pemerintah kabupaten/kota, panitia, dan masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan PKB.

Namun, ia juga melontarkan kritik kepada sejumlah kepala daerah maupun pejabat yang tidak pernah hadir menyaksikan penampilan duta keseniannya selama PKB berlangsung.

Menurut Koster, kecintaan terhadap budaya tidak cukup diwujudkan melalui dukungan anggaran semata, tetapi juga melalui kehadiran dan penghargaan langsung kepada para seniman yang telah bekerja keras mempersiapkan pertunjukan selama berbulan-bulan.

“Kalau seniman sudah tampil sebulan di PKB, kemudian pejabatnya tidak hadir menonton, itu kebangetan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penutup sekaligus pesan penting bahwa keberhasilan PKB tidak hanya diukur dari megahnya panggung atau banyaknya penonton, tetapi juga dari tumbuhnya ekosistem budaya yang ditopang kritik seni, dukungan anggaran yang memadai, dokumentasi yang berkualitas, serta komitmen nyata seluruh pemimpin untuk mencintai dan merawat kebudayaan Bali. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN