DENPASAR, BALIPOST.com – Dewan Pengurus Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Provinsi Bali periode 2026–2031 dilantik di Wantilan Kantor DPRD Bali, Jumat (10/7). Pelantikan yang dipimpin langsung Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI sekaligus Ketua Umum DPN HKTI, Sudaryono, itu dihadiri sekitar 3.000 peserta yang terdiri atas petani, nelayan, peternak, serta masyarakat dari berbagai daerah di Bali.
Pelantikan dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Bali bertema “Petani Makmur, Petani Maju, Indonesia Sejahtera” yang sebelumnya digelar di Kantor Gubernur Bali. Dalam forum tersebut, Made Muliawan Arya atau yang akrab disapa De Gadjah dipercaya memimpin DPD HKTI Bali untuk masa bakti 2026–2031.
Dalam sambutannya, De Gadjah menyebut Musda HKTI Bali kali ini mencatat sejarah sebagai musyawarah tercepat sepanjang perjalanan organisasi tersebut. Seluruh peserta disebut telah mencapai kesepakatan sebelum sidang dimulai sehingga proses pemilihan berlangsung tanpa dinamika berarti.
“Kita juga mencetak sejarah bahwa Musda tercepat sepanjang sejarah HKTI, hanya lima menit. Semua sudah sepakat, semua sudah tanda tangan, jadi berlangsung dengan lancar,” ujarnya.
Menurutnya, kepercayaan memimpin HKTI Bali merupakan amanah besar yang harus diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan. Ia menegaskan HKTI tidak boleh menjadi organisasi yang hanya aktif dalam forum rapat, tetapi harus hadir mendampingi petani, nelayan, dan peternak secara langsung.
“Kami HKTI Bali sudah sepakat, kita tidak ada HKTI yang berada di balik meja. Jadi kita semua harus lebih banyak berada di kebun, berada di sawah, berada di pantai, berada di kandang, berada di lapangan. Jadi kita tahu kondisi para petani, nelayan, peternak dan yang lainnya,” tegasnya.
De Gadjah juga mengajak seluruh jajaran HKTI memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna memperjuangkan berbagai kebutuhan sektor pertanian di Bali.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pertanian tetap menjadi salah satu fondasi utama perekonomian Bali. Berdasarkan perhitungan Pemerintah Provinsi Bali, sejumlah komoditas pangan strategis saat ini telah berada dalam kondisi surplus.
“Pertanian di Bali ini secara umum berkembang dengan bagus. Dari hitungan kami untuk kebutuhan dasar pangan Bali ini surplus. Beras surplus, jagung surplus, bawang merah surplus, cabai surplus. Tapi ada satu yang defisit, yaitu bawang putih,” kata Koster.
Menurut Koster, ketergantungan terhadap bawang putih impor terjadi karena harga produk impor masih lebih murah dibandingkan hasil produksi petani lokal. Untuk itu, Pemprov Bali mulai mendorong perluasan areal tanam bawang putih di sejumlah wilayah potensial seperti Bangli, Buleleng, Jembrana, dan Karangasem.
“Saya sudah menugaskan Kadis Pertanian untuk memperluas penanaman bawang putih supaya nanti kalau sudah produktif cukup, kalau bisa hentikan impor bawang putih agar petani kita bisa hidup dari hasil pertanian yang bersumber dari lahan yang ada di Bali,” ujarnya.
Selain mengejar swasembada bawang putih, Pemprov Bali juga terus memperkuat kebijakan pengembangan pertanian organik sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus kelestarian lingkungan. Koster menyebut lebih dari 60 persen dari sekitar 64 ribu hektare lahan sawah di Bali kini telah bersertifikat organik.
“Kami memprioritaskan pertanian organik, khususnya sawah. Dengan pertanian organik nilai ekonomi petani meningkat dan yang utama menjaga kelestarian ekosistem alam,” ungkapnya.
Namun demikian, meningkatnya minat petani menggunakan pupuk organik turut memunculkan kebutuhan tambahan pasokan pupuk organik cair. Karena itu, Koster meminta dukungan pemerintah pusat agar kuota pupuk organik untuk Bali dapat ditambah.
“Kami mohon dukungan kepada Bapak Wamen, kami kekurangan pupuk organik cair. Mohon diberi kuota yang lebih banyak karena gairah para petani di Bali menggunakan pupuk organik sekarang tinggi sekali,” katanya.
Menanggapi permintaan tersebut, Wamentan Sudaryono memastikan Kementerian Pertanian akan menindaklanjuti kebutuhan pupuk organik di Bali.
“Kami atensi. Bali ini saya kira sophisticated. Kalau memang butuh lebih banyak pupuk organik, kami siap. Nanti kami follow up setelah kembali dari sini, kami cek seperti apa kami bisa bantu,” ujarnya.
Sudaryono berharap kepengurusan HKTI Bali yang baru mampu menjadi jembatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha tani sehingga seluruh program pembangunan pertanian dapat diterima masyarakat secara optimal.
“Kita berharap melalui HKTI sinergi dengan pemerintah daerah, dinas, kabupaten, provinsi, semua. Intinya bagaimana program pertanian Pak Presiden ini bisa merata, sampai kepada yang memang berhak tanpa hambatan,” katanya.
Ia juga menilai Bali memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian yang terintegrasi dengan industri pariwisata. Produk-produk lokal seperti kopi, kakao, hortikultura, hingga hasil peternakan dinilai memiliki peluang besar memenuhi kebutuhan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani di Pulau Dewata. (Ketut Winata/balipost)
