DENPASAR, BALIPOST.com – Peran media dalam meliput Pesta Kesenian Bali (PKB) dinilai tidak cukup hanya sebatas mempublikasikan jalannya pertunjukan. Di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial, pers justru dituntut menjadi penjernih informasi sekaligus mendokumentasikan dinamika kebudayaan secara utuh.
Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Budaya bertajuk “Peran Media dalam Publikasi dan Dokumentasi Pesta Kesenian Bali (PKB)” yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali bersama Komunitas Wartawan Budaya (Kawiya) Bali serangkaian PKB XLVIII Tahun 2026, di Gedung Perpustakaan Taman Budaya Bali, Denpasar, Senin (6/7).
Diskusi dipandu Dr. I Made Sujaya dengan menghadirkan narasumber Dewan Kehormatan Provinsi PWI Bali, Drs. IGM Dwikora Putra dan Guru Besar Universitas Udayana, Prof. Dr. Nyoman Darma Putra.
Dalam paparannya, Dwikora Putra menegaskan media massa memiliki tanggung jawab lebih besar dibanding sekadar memberitakan rangkaian kegiatan PKB. Pers harus mampu meluruskan informasi yang beredar, terutama di media sosial, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pers harus menjadi cleaning house. Jangan sampai masyarakat hanya mengonsumsi informasi yang belum tentu benar dari media sosial. Di sinilah media arus utama memiliki tanggung jawab untuk menjernihkan informasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan, setiap pelaksanaan PKB kerap muncul berbagai informasi prematur di media sosial, seperti penilaian peserta terbaik atau pemenang lomba sebelum hasil resmi diumumkan. Menurutnya, media massa tidak boleh ikut memperkeruh situasi dengan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Selain itu, wartawan juga diingatkan agar tidak terpaku pada liputan seremonial berupa dokumentasi pertunjukan semata. Menurut Dwikora, peliputan PKB idealnya dilakukan dalam tiga tahapan, yakni sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan PKB.
Pada tahap pra-PKB, media dapat mengangkat tema, konsep, kesiapan penyelenggara hingga diskursus kebudayaan yang melatarbelakangi pelaksanaan festival. Saat PKB berlangsung, media tidak hanya menyajikan laporan kegiatan, tetapi juga mengulas dinamika, gagasan, maupun perkembangan seni budaya yang muncul. Sementara setelah PKB berakhir, media perlu melakukan evaluasi dan memberikan catatan kritis terhadap penyelenggaraan festival.
“Jangan hanya berhenti pada potret kegiatan. Yang lebih penting adalah mengangkat dinamika kebudayaan sehingga PKB memiliki dokumentasi intelektual yang bisa menjadi referensi pada masa mendatang,” katanya.
Dwikora yang telah berkecimpung di dunia jurnalistik sejak 1991 juga mengungkapkan, pada masa lalu media banyak menghadirkan ruang diskusi dengan melibatkan akademisi, budayawan, maupun seniman yang memiliki pandangan berbeda mengenai PKB. Menurutnya, tradisi diskusi semacam itu perlu kembali dihidupkan agar pemberitaan PKB semakin kaya perspektif ke depannya.
Sementara itu, Prof. Dr. Nyoman Darma Putra menilai kontribusi media terhadap keberlangsungan PKB selama ini sudah sangat besar, baik sebagai sarana publikasi maupun dokumentasi perjalanan kebudayaan Bali.
“Kalau tidak ada pemberitaan media, kita akan kehilangan banyak catatan tentang perjalanan PKB. Peran media sudah sangat jelas dan tidak perlu diragukan lagi,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai dokumentasi kebudayaan masih perlu diperkuat. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan pembiayaan untuk publikasi dan pendokumentasian karya seni.
Karena itu, Darma Putra mendorong sanggar maupun yayasan seni menjalin kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurutnya, banyak perusahaan, termasuk perbankan dan industri perhotelan di Bali, memiliki komitmen mendukung pelestarian budaya namun masih mencari saluran yang tepat.
“Saya kira banyak perusahaan di Bali yang sebenarnya ingin menyalurkan CSR mereka. Dukungan itu bisa diarahkan untuk memperkuat publikasi dan dokumentasi kegiatan seni budaya,” katanya.
Di sisi lain, Ketua PWI Bali I Wayan Dira Arsana saat PWI Bali, menegaskan jurnalis di Bali memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga, membesarkan, dan menggaungkan keberlanjutan budaya Bali melalui karya jurnalistik yang berkualitas.
Dira Arsana mengapresiasi kehadiran Kawiya Bali yang dinilai telah menghadirkan ruang bagi jurnalis untuk kembali memperkuat identitas dan profesionalismenya dalam mengawal pelestarian budaya. Menurutnya, inisiatif tersebut patut diapresiasi karena mampu mempertemukan wartawan, akademisi, dan pegiat budaya dalam satu forum diskusi.
Ia mengungkapkan, sejak Kawiya Bali menyampaikan proposal kegiatan kepada PWI Bali, pihaknya langsung menyambut baik dan berkoordinasi dengan jajaran pengurus sehingga terjalin sinergi untuk menyukseskan kegiatan tersebut.
“Ini menjadi upaya untuk mendekatkan kembali jurnalis pada fungsi utamanya. Jurnalis di Bali memiliki tanggung jawab moral terhadap keberdayaan budaya, yakni menyuarakan, membesarkan, dan menggaungkan berbagai potensi budaya melalui informasi yang berkualitas,” ujarnya saat berkomentar terhadap diskusi.
Menurut Pemimpin Redaksi Bali Post ini, media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi budaya Bali di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman. Karena itu, ruang redaksi seharusnya dimanfaatkan untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berpihak pada pelestarian budaya.
Ia berharap diskusi yang menghadirkan para narasumber tersebut mampu menjadi momentum penyegaran bagi insan pers untuk kembali memahami jati diri profesinya sebagai pengawal kepentingan publik, termasuk dalam menjaga warisan budaya Bali.
“Ruang-ruang media jangan hanya dikorbankan untuk kepentingan pemilik media. Kita juga harus hadir, berbicara, dan menggunakan dapur redaksi sebagai ruang untuk menjaga kesehatan budaya Bali melalui pemberitaan yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Melalui sinergi antara organisasi profesi wartawan dan komunitas wartawan budaya, Dira Arsana optimistis peran media dalam publikasi dan dokumentasi kegiatan budaya, termasuk Pesta Kesenian Bali, akan semakin kuat sehingga mampu mendukung pelestarian budaya Bali secara berkelanjutan.
Melalui diskusi tersebut, PWI Bali dan Kawiya Bali berharap media tidak hanya menjadi saksi penyelenggaraan PKB setiap tahun, tetapi juga berperan aktif menjaga kualitas informasi, memperkaya diskursus kebudayaan, sekaligus menghadirkan dokumentasi yang bernilai sebagai arsip perjalanan seni dan budaya Bali. (Adv/balipost)
