DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Kota Denpasar terus mengupayakan langkah pengendalian inflasi di tengah keterbatasan lahan pertanian yang dimiliki wilayah perkotaan tersebut. Salah satu strategi utama yang ditempuh adalah memperkuat kerja sama dengan daerah-daerah penghasil kebutuhan pokok di luar Denpasar. Hal tersebut terungkap dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Denpasar, Rabu (24/6).
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan, forum HLM menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah bersama dalam pengendalian inflasi, khususnya di tingkat kota dan pasar. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah masukan juga disampaikan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penguatan kebijakan daerah.
“Dari sisi inflasi, kita mendapat banyak masukan dari Bank Indonesia dan BPS. Ini menjadi penguatan bagi kita dalam menyiapkan indikator pendukung agar inflasi di kota dan pasar bisa ditekan,” ujar Jaya Negara.
Ia menegaskan, keterbatasan lahan pertanian di Kota Denpasar menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan. Oleh karena itu, pemerintah kota mengambil langkah kolaboratif dengan daerah-daerah penghasil di luar Denpasar, seperti Bangli, Tabanan, hingga wilayah penghasil lainnya.
Menurutnya, kerja sama antardaerah menjadi salah satu solusi utama dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Di sisi lain, dukungan dari Perum Bulog juga dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. “Dengan keterbatasan lahan ini, kita melakukan kerja sama dengan kabupaten penghasil. Dukungan Bulog juga sangat membantu. Tim pangan akan terus melakukan inovasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.
Pemkot Denpasar juga mendorong penguatan sinergi lintas sektor guna memastikan distribusi pangan tetap lancar, sehingga potensi gejolak harga dapat diminimalkan. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. (Widiastuti/balipost)
