DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mulai mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial berbasis digital dengan menyiapkan ribuan agen lapangan hingga tingkat desa. Langkah ini dinilai menjadi upaya serius Pemprov Bali untuk mempermudah masyarakat miskin dan rentan mengakses bantuan pemerintah tanpa proses yang berbelit.
Gubernur Bali, Wayan Koster saat membuka Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali secara daring, Selasa (26/5), menegaskan digitalisasi bansos bukan sekadar perubahan sistem, tetapi bagian dari reformasi pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Menurut Koster, tantangan terbesar selama ini masih berkaitan dengan validitas data penerima bantuan sosial. Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif memperbaiki pendataan agar bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” ujar Koster dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.
Dalam program uji coba tersebut, Bali dipercaya pemerintah pusat menjadi satu-satunya provinsi percontohan penerapan pemerintahan berbasis digital untuk penyaluran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
Sebagai ujung tombak di lapangan, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial telah disiapkan di seluruh Bali. Para agen nantinya membantu masyarakat mengurus pengajuan bantuan sosial secara langsung, termasuk warga desa yang selama ini mengalami kendala administrasi maupun akses informasi.
Koster menilai keberadaan agen ini penting karena mayoritas penerima bantuan berada di wilayah pedesaan. Ia meminta para agen memahami tugas secara detail sekaligus mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.
“Sudah pasti warga yang akan mendapat bantuan ini kebanyakan berada di desa,” tegasnya.
Tidak hanya berhenti pada layanan bansos, Pemprov Bali juga menyiapkan pengembangan sistem pemerintahan digital yang lebih luas. Digitalisasi nantinya diarahkan menyentuh berbagai sektor pelayanan publik agar lebih efisien dan terintegrasi.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo mengapresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan uji coba nasional tersebut.
Menurutnya, Bali menjadi daerah strategis karena seluruh kabupaten/kota ikut terlibat dalam program digitalisasi bansos. Keberhasilan Bali nantinya akan menjadi acuan penerapan secara nasional.
Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong masyarakat miskin dan rentan yang belum terdata agar bisa mendaftarkan bantuan secara mandiri melalui skema digital berbasis on demand.
“Melalui momentum ini, kami berharap kesejahteraan di Provinsi Bali bisa kita upayakan bersama untuk ditingkatkan,” ujarnya.
Program ini juga diarahkan terintegrasi dengan layanan perlindungan sosial lainnya seperti program kesehatan, Program Indonesia Pintar, hingga program peningkatan pendapatan masyarakat sebagai bagian dari prioritas nasional pengentasan kemiskinan. (Ketut Winata/balipost)
