DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, menyoroti persoalan sampah di Bali yang dinilai semakin mendesak menjelang rencana penutupan TPA Suwung pada 1 Agustus mendatang. Di tengah produksi sampah Bali yang mencapai sekitar 3.800 ton per hari, solusi pengelolaan dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
“PSEL itu membantu permasalahan di Bali tetapi tidak menyelesaikan karena hanya memproses sekitar 1.200 ton per hari, sementara masih ada sekitar 2.600 ton yang belum terselesaikan,” ujarnya dalam talkshow Rakerda Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) Bali 2026 bertema Membangun Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas dan Pengembangan Food Waste Secara Berkesinambungan, Senin (25/5).
Ia mengatakan apabila TPA Suwung ditutup permanen, maka persoalan sampah di Denpasar dan Badung akan semakin berat karena kedua wilayah tersebut menjadi penyumbang sampah.
“Denpasar sendiri menghasilkan sekitar seribuan ton sampah per hari, Badung sekitar 800 sampai 900 ton. Banyak sampah Badung juga dibawa ke Denpasar,” katanya.
Menurutnya, keberadaan TPS3R di desa-desa saat ini banyak yang tidak berjalan optimal, terutama di wilayah perkotaan seperti Denpasar karena keterbatasan anggaran operasional.
Ia juga menyoroti kapasitas TPST di Denpasar yang dinilai masih sangat kecil dibanding volume sampah harian.
“Denpasar punya empat TPST dengan luas sekitar empat hektare, tetapi belumm maksimal memilah per hari,” katanya.
Karakteristik sampah Bali yang didominasi sampah organik dan basah juga dinilai menjadi tantangan dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL).
“Food waste itu masuk sampah basah. Biaya pengelolaannya sering kali lebih mahal dibanding hasil yang didapatkan,” ujarnya.
Karena itu, HIPMI Bali mendorong desentralisasi pengelolaan sampah melalui penguatan TPS3R di tingkat desa agar sampah dapat diolah langsung dari sumbernya.
“Yang perlu dibuat adalah desentralisasi, bagaimana pengolahan sampah dilakukan dari sumbernya karena pemerintah tidak mampu menyelesaikan sendiri,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APJI, Tashya Megananda Yukki mengatakan persoalan food waste kini menjadi isu serius, termasuk dari aktivitas dapur program makan bergizi gratis yang menghasilkan limbah makanan cukup besar setiap hari.
“Untuk dapur MBG, food waste itu per hari bisa 20 sampai 60 kilogram. Ini harus dipikirkan bagaimana caranya food waste termanajemen dengan baik,” ujarnya.
Founder Shiva Industry, Tobias Wilson, menilai pengelolaan sampah berbasis desa dapat menjadi solusi penting untuk mengurangi beban TPA.
Ia bercerita sebuah desa yang menghasilkan 100 kilogram sampah per hari, di mana sekitar 70 persen merupakan sampah organik termasuk food waste.
“Setelah dipilah, sebenarnya hanya sekitar 10 persen yang benar-benar perlu dibawa ke TPA. Bayangkan kalau desentralisasi pengelolaan sampah bisa dilakukan,” katanya.
Menurutnya, sistem desentralisasi pengolahan sampah akan sangat efektif apabila setiap desa mampu mengelola sampahnya sendiri sejak dari sumber.
“Bayangkan begitu hebatnya jika desentralisasi dilakukan dan sampah dikelola langsung dari asalnya. Hanya sekitar 10 persen yang akhirnya dibawa ke tempat pembuangan akhir,” katanya.
Ia mengatakan teknologi pengolahan sampah kini sebenarnya sudah tersedia dan dapat membantu desa mengelola sampah langsung di wilayah masing-masing.(Suardika/balipost)
