DENPASAR, BALIPOST.com – Dari ratusan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah terbentuk di Bali, baru sebagian kecil yang benar-benar menjalankan usaha. Pemerintah Provinsi Bali pun mulai menggeser fokus dari pembentukan kelembagaan ke penguatan aktivitas riil di lapangan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, mengungkapkan dari total 716 koperasi yang terbentuk, hanya sekitar 169 unit atau 23,6 persen yang sudah aktif operasionalnya.
“Secara kelembagaan memang sudah terbentuk semua 716 koperasi. Tetapi yang benar-benar aktif menjalankan usaha baru sekitar 23,6 persen,” ujarnya, Senin (27/4).
Ia menjelaskan, koperasi dikategorikan aktif apabila minimal sudah menjalankan satu unit usaha atau memiliki gerai yang beroperasi. Mayoritas koperasi yang sudah berjalan saat ini bergerak di sektor pemenuhan kebutuhan harian masyarakat, seperti penjualan sembako.
Menurutnya, tidak ada standar baku jenis usaha yang harus dijalankan setiap koperasi. Aktivitas usaha disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa.
“Yang penting ada gerai atau unit usaha yang sudah jalan. Tidak harus seragam, karena setiap desa punya potensi berbeda,” jelasnya.
Dari jumlah koperasi aktif tersebut, sebanyak 13 unit diketahui merupakan koperasi lama yang telah lebih dulu eksis, terutama di sektor simpan pinjam, kemudian bertransformasi ke dalam skema KDKMP.
Tri Arya juga mengakui bahwa laju perkembangan program ini masih tergolong lambat. Namun, pemerintah memilih pendekatan realistis dengan memastikan koperasi yang aktif benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat desa.
“Memang masih minim, tapi kita ingin yang benar-benar riil bergerak di desa, bukan sekadar terbentuk di atas kertas,” tegasnya.
Untuk mendorong percepatan, Pemprov Bali menawarkan berbagai model usaha berbasis potensi lokal, termasuk pengembangan ritel produk desa. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan memaksakan jenis usaha tertentu kepada desa.
“Pemerintah hanya merekomendasikan. Keputusan tetap melalui musyawarah desa, sesuai potensi masing-masing,” katanya.
Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Bali. Program pelatihan keterampilan, khususnya di bidang kuliner, digelar secara rutin untuk mendorong keterlibatan ibu-ibu PKK dalam menghidupkan koperasi desa.
Setiap tahunnya, kegiatan pelatihan ini menyasar sedikitnya 54 titik di berbagai kabupaten di Bali, dengan frekuensi dua kali kunjungan per daerah.
Ke depan, Pemprov Bali memasang target yang lebih terukur. Alih-alih mengejar seluruh koperasi aktif dalam waktu singkat, pemerintah menargetkan minimal setiap kecamatan memiliki satu koperasi yang benar-benar berjalan.
“Kalau harus 100 persen aktif dalam waktu cepat tentu berat. Target realistis kami, minimal di setiap kecamatan ada satu koperasi yang aktif,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
