DENPASAR, BALIPOST.com – Peran generasi muda kembali disorot dalam upaya menjaga jati diri Pulau Dewata. Dalam seminar bertajuk “Peran Pemuda Bali: Menguatkan Identitas dan Arah Bali di Masa Mendatang” yang digelar DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Bali di Sekretariat DPD I Partai Golkar Bali, Jumat (24/4) malam, pemuda didorong menjadi mitra kritis pemerintah.
Ketua DPD AMPI Bali yang juga Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, menegaskan bahwa pemuda memiliki posisi strategis sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah. Ia mengapresiasi sikap kritis mahasiswa saat ini yang dinilai berani menyuarakan aspirasi, termasuk melalui berbagai gerakan kampus.
“Pemerintah butuh masukan kritis yang membangun agar kebijakan benar-benar prorakyat. Pemuda harus hadir sebagai check and balance, sekaligus mengajak rekan sejawat menghindari politisasi adat dan tetap menjaga budaya Bali,” tegasnya.
Menurut pria yang akrab disapa Ajus Linggih ini, arah pembangunan Bali ke depan sangat ditentukan oleh keputusan politik. Karena itu, keterlibatan aktif pemuda dalam mengawal kebijakan menjadi kunci agar identitas Bali tetap terjaga di tengah dinamika pembangunan.
Senada dengan itu, Ketua Persadha Nusantara Bali yang juga Ketua Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (FA KMHDI) Bali, Sae Tanju, menekankan bahwa penguatan identitas Bali tidak bisa dilepaskan dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ia menyebut pendidikan dan ekonomi sebagai fondasi utama.
“Tanpa roadmap yang jelas dalam pengembangan SDM, identitas Bali akan terdegradasi. Kritik dari masyarakat harus dipandang sebagai bentuk perhatian, bukan serangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kritik publik, termasuk melalui media sosial, merupakan saluran penting bagi masyarakat yang tidak memiliki akses langsung kepada pengambil kebijakan.
Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum Undiknas, Kiki Syah, menilai penguatan identitas Bali membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri dalam menentukan arah masa depan Bali.
“Harus ada ruang kolaborasi antara akademisi, legislatif, eksekutif, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Pendekatannya harus inklusif agar arah pembangunan Bali bisa disepakati bersama,” jelasnya. (Ketut Winata/balipost)
