Suasana dialog terbuka BEM Unud dengan Gubernur Bali, Wayan Koster dan Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya di wantilan Gedung DPRD Bali, Rabu (22/4). (BP/eka)

DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya atau yang akrab disapa Dewa Jack, mengeklaim arah kebijakan penanganan sampah di Bali saat ini sudah berada pada jalur yang tepat, meski diakui masih membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil optimal. Hal tersebut disampaikannya saat menjawab aspirasi mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM Unud) di Wantilan DPRD Bali, Rabu (22/4).

Dalam forum dialog yang berlangsung usai aksi unjuk rasa, Dewa Jack menyebut perspektif yang disampaikan mahasiswa sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. “Perspektif-perspektif sudah di track yang benar, hanya masalah waktu,” ujarnya di hadapan ratusan mahasiswa dan Gubernur Bali Wayan Koster serta jajaran pemerintah daerah.

Ia membuka pernyataannya dengan menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap persoalan lingkungan, khususnya krisis sampah yang tengah dihadapi Bali. Menurutnya, kehadiran mahasiswa di gedung DPRD menunjukkan peran aktif generasi muda dalam menjaga keberlanjutan Pulau Dewata.

Baca juga:  Visi Misi Gubernur Baru akan Direalisasi 2019

Dewa Jack juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Wayan Koster telah menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan sampah. DPRD Bali, kata dia, memberikan dukungan penuh melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.

“Dari sisi anggaran kami menyesuaikan kebutuhan, dari sisi pengawasan kami pastikan program berjalan, dan dari sisi legislasi kami sudah membentuk perda terkait pengelolaan sampah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Bali saat ini tengah melakukan pergeseran paradigma pengelolaan sampah. Sistem lama “kumpul-angkut-buang” mulai ditinggalkan dan digantikan dengan pendekatan “pilah-olah-selesai” berbasis sumber.

Berdasarkan data yang dipaparkan, hampir 70 persen masyarakat di beberapa wilayah kabupaten/kota di Bali telah mulai melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Perubahan ini dinilai sebagai langkah penting menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Baca juga:  Pulihkan Pariwisata Bali, Kemenparekraf Kembangkan Program "Replacement"

Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, dikatakan DPRD Bali berkomitmen untuk terus mendukung program penanganan sampah, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat kebijakan sekaligus memastikan implementasi berjalan konsisten di seluruh wilayah Bali.

Dalam kesempatan itu, Dewa Jack juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan sampah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu.

“Mahasiswa hukum bisa berkontribusi dalam penyusunan regulasi dan edukasi, mahasiswa teknik dalam inovasi teknologi pengolahan sampah, mahasiswa ekonomi dalam pengembangan ekonomi sirkular, dan mahasiswa sosial budaya dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat,” paparnya.

Baca juga:  Diragukan, Konglomerat Dunia Gabung "Family Office"

Ia optimistis, dengan semangat gotong royong dan kolaborasi semua pihak, persoalan sampah di Bali dapat ditangani secara bertahap demi menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Sementara itu, aksi yang digelar ratusan mahasiswa BEM Unud di Kantor DPRD Bali merupakan bentuk protes atas krisis sampah yang dinilai semakin memburuk pasca penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung sejak 1 April 2026.

Mahasiswa menilai kebijakan penutupan TPA tersebut dilakukan tanpa kesiapan sistem pengganti yang matang. Dampaknya, terjadi penumpukan sampah di berbagai wilayah yang memicu keresahan masyarakat.

Aksi ini sekaligus menjadi tekanan publik agar pemerintah segera menghadirkan solusi konkret dan terukur dalam menangani krisis sampah yang kini menjadi salah satu persoalan lingkungan paling mendesak di Bali. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN