MANGUPURA, BALIPOST.com – Selain Bupati dan Wakil Bupati Badung serta Ketua DPRD Badung, puluhan perbekel dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Badung turut ambil bagian dalam Retret Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang digelar di Kolat Koarmada I, Jakarta, hingga 25 April 2026.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Badung, Komang Budi Argawa, saat dikonfirmasi Selasa (21/4), membenarkan keikutsertaan aparatur desa dalam kegiatan strategis tersebut.
Ia menegaskan, retret ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi penting seperti Kementerian Pertahanan, Lemhannas, Kejaksaan Agung, BPK, Kemendes hingga BPKP.
Menurutnya, tret PKBN menjadi langkah konkret pemerintah dalam membangun karakter aparatur desa melalui penguatan kesadaran bela negara. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, tetapi juga memberikan pemahaman menyeluruh terkait dinamika lingkungan strategis, baik trigatra maupun pancagatra.
“Peserta dibekali pemahaman mengenai kondisi geopolitik, sosial, ekonomi, hingga pertahanan keamanan yang memengaruhi ketahanan nasional. Ini penting agar aparatur desa mampu membaca arah perubahan dan merespons tantangan secara adaptif,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembinaan kesadaran bela negara bertujuan menanamkan nilai nasionalisme, patriotisme, serta komitmen menjaga keutuhan NKRI. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara.
Tak hanya teori, peserta juga mendapatkan pembekalan praktis yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, solidaritas, dan kerja sama tim. Materi yang diberikan meliputi teori intelijen dasar, pembangunan karakter, latihan Peraturan Baris Berbaris (PBB), hingga simulasi tanggap darurat bencana. Bahkan, peserta berkesempatan melakukan kunjungan ke Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) serta mengenal dasar-dasar kemiliteran.
Budi Argawa juga memastikan keikutsertaan perbekel tidak mengganggu pelayanan publik di desa. Ia menyebut, roda pemerintahan tetap berjalan melalui mekanisme pelimpahan tugas kepada perangkat desa. “Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal karena sudah ada mekanisme pelimpahan kewenangan selama perbekel mengikuti kegiatan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Badung berharap, melalui Retret PKBN ini, aparatur desa semakin tangguh tidak hanya dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga memiliki ketahanan ideologi serta kesiapan menghadapi berbagai potensi ancaman di tengah perkembangan global.
Sementara itu, Perbekel Darmasaba, Ida Bagus Surya Prabawa Manuaba, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai retret ini memberikan nilai tambah nyata bagi aparatur desa. “Ini bagian untuk menambah wawasan para perbekel dan BPD di Badung. Ilmu yang kita dapat selama retret tentu akan bermanfaat dalam menjalankan tugas sebagai perbekel dan BPD,” ujarnya. (Parwata/balipost)
