MANGUPURA, BALIPOST.com – Kekosongan belasan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung hingga kini masih belum terisi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung masih terus berproses mencari figur yang dinilai tepat untuk mengisi posisi tersebut.
Tercatat, sedikitnya 11 jabatan pimpinan tinggi pratama setingkat kepala dinas masih kosong. Posisi itu meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (DiskopUKMP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Perhubungan (Dishub), hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Selain itu, kursi Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Kepala Badan Kesbangpolinmas juga belum terisi.
Kepala BKPSDM Badung, Wayan Putra Yadnya, mengakui proses pengisian jabatan tersebut masih berjalan. Ia menyebut, pihaknya sedang melakukan penjaringan dan pemetaan untuk mendapatkan pejabat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. “Maaf pak, Sedang dalam proses nggih. Sebenarnya keinginan pimpinan secepatnya nggih,” ungkap Putra Yadnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/3).
Menurutnya, proses ini membutuhkan ketelitian karena menyangkut kualitas kinerja perangkat daerah ke depan. BKPSDM tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga rekam jejak dan kompetensi calon pejabat.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa sebelumnya juga membenarkan adanya kekosongan sejumlah jabatan tersebut. Ia menegaskan, pengisian jabatan akan dilakukan setelah proses penilaian dan pemetaan pegawai rampung.
“Ada beberapa dikosongkan karena saya kepingin ada penyegaran-penyegaran orang baru yang nantinya saya harapkan mendongkrak kinerja daripada perangkat daerah, tapi secepatnya akan saya isi,” ungkapnya, Kamis (12/2) lalu.
Adi Arnawa menilai rotasi dan penyegaran pejabat menjadi langkah penting untuk menjaga dinamika organisasi. Ia menyoroti adanya pejabat yang telah menduduki jabatan lebih dari tujuh hingga delapan tahun, sehingga dinilai kurang ideal bagi perkembangan kinerja instansi.
“Rotasi pejabat eselon IIB dan pimpinan pratama dirotasi, karena ada yang sudah lama sudah lebih 7 tahun hingga 8 tahun, sehingga tidak bagus untuk organisasi. Ada beberapa cara yang saya liat dalam menentukan ini, apa dengan cara bidding atau lainnya. Saya sudah perintahkan bapak kepala BKPSDM untuk melakukan pemilahan bagaimana pangkatnya, kinerjanya,” ungkapnya kala itu.
Ia berharap, langkah rotasi dan pengisian jabatan ini mampu menghadirkan energi baru dalam pemerintahan daerah, meningkatkan inovasi, serta memperkuat pelayanan publik di Kabupaten Badung. (Parwata/balipost)
