SINGARAJA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan pagu indikatif wilayah kecamatan sebesar Rp.56 miliar dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Kebijakan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Buleleng Tahun 2027 yang digelar di Gedung Gde Manik, Singaraja, Kamis (26/3).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng, Komang Audi Berawijaya, menjelaskan bahwa pagu indikatif tersebut merupakan inovasi dalam perencanaan pembangunan melalui skema Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Skema ini dihadirkan untuk menjawab aspirasi desa dan kelurahan yang selama ini kerap mengusulkan program secara berulang, namun belum terealisasi.
“Mulai tahun ini kami memberikan pagu indikatif wilayah kecamatan sebesar Rp56 miliar. Ini bukan sekadar membagi anggaran, tetapi melalui perhitungan variabel seperti luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, serta jumlah siswa PAUD, SD, dan SMP,” jelasnya.
Menurutnya, proses perencanaan pembangunan telah diawali melalui forum konsultasi publik (FKP), dilanjutkan Musrenbang tingkat kecamatan, hingga kini memasuki Musrenbang kabupaten. Dari perhitungan yang dilakukan, alokasi anggaran akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, mulai dari Kecamatan Gerokgak hingga Tejakula. Wilayah dengan cakupan luas dan jumlah penduduk lebih besar berpotensi memperoleh alokasi lebih besar.
Setelah pelaksanaan Musrenbang kabupaten, tahapan selanjutnya akan dilakukan verifikasi usulan pada 31 Maret mendatang. Usulan yang masuk akan diselaraskan dengan tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2027 yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ia menyebutkan, terdapat sebanyak 261 usulan program pembangunan yang didominasi sektor infrastruktur.
“Musrenbang menjadi ruang bersama untuk memastikan pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya menetapkan enam prioritas pembangunan daerah sebagai arah kebijakan tahun 2027. Prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, penanggulangan kemiskinan dan stunting, percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar penunjang perekonomian, penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta pengembangan perdagangan dan jasa.
Selain itu, Pemkab Buleleng juga mendorong penguatan daya saing tenaga kerja, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pengendalian inflasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan seni dan budaya, serta reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kebijakan prioritas ini menjadi langkah nyata dan strategis dalam mewujudkan pembangunan Buleleng yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” tambahnya. (Yudha/balipost)
