DENPASAR, BALIPOST.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua Fraksi Demokrat–NasDem, Dr. Somvir, meminta aparat keamanan segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait aktivitas masyarakat apabila perayaan Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Idulfitri.
Somvir menyampaikan, hingga kini masih ada ketidakpastian mengenai tanggal Idul fitri karena umat Islam masih menunggu keputusan melalui sidang isbat pemerintah. Sementara itu, tanggal Nyepi sudah dipastikan pada 19 Maret 2026.
“Kita sudah dengar dari tiga menteri memberikan jawaban bahwa seharusnya tanggalnya tidak bertabrakan kalau mengikuti anjuran dalam seruan itu. Tapi sekarang kenyataannya masih belum pasti kapan Idulfitri, sementara Nyepi sudah pasti tanggalnya,” ujarnya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal kesiapan pengamanan menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 yang waktunya berdekatan dengan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, di Gedung DPRD Bali, Kamis (12/3).
Menurutnya, kondisi di Bali memiliki kekhususan karena saat Nyepi berlaku aturan Catur Brata Penyepian yang membatasi aktivitas masyarakat, seperti tidak keluar rumah, tidak menyalakan api, dan membatasi kegiatan di luar ruang. Karena itu diperlukan koordinasi lintas pihak agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Ia mengusulkan agar Polda Bali segera menggelar rapat koordinasi bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), pecalang, serta tokoh agama untuk menyepakati aturan teknis yang akan diterapkan.
“Perlu ada rapat koordinasi untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. SOP-nya harus jelas, apakah warga agama lain boleh keluar atau harus tetap di rumah saat Nyepi,” katanya.
Somvir juga menyinggung surat kesepakatan yang sebelumnya telah dibahas bersama Gubernur Bali. Namun menurutnya, hingga kini pelaksanaan teknis di lapangan belum dijelaskan secara rinci kepada masyarakat.
“Kita sudah mengusulkan agar Polda Bali, Parisada, dan pecalang duduk bersama. Suratnya sudah ada, tapi pelaksanaannya seperti apa belum jelas. Itu yang harus segera dijelaskan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti tidak hadirnya perwakilan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam rapat yang digelar DPRD Bali. Padahal menurutnya, kehadiran mereka penting untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan apabila waktunya berdekatan dengan Nyepi.
“Kita berharap organisasi Islam bisa hadir dan menjelaskan kepada masyarakat bagaimana pelaksanaan kegiatan keagamaan mereka agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan kebingungan,” ujarnya.
Meski demikian, Somvir meyakini kerukunan antarumat beragama di Bali tetap terjaga dengan baik. Ia berharap semua pihak dapat saling menghormati agar perayaan keagamaan masing-masing dapat berjalan dengan aman dan tertib. (Winata/balipost)
