DENPASAR, BALIPOST.com – Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Perekonomian dan Keuangan, Dr. I Wayan Ekadina, SE., M.Si., menegaskan, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan digitalisasi menjadi kunci utama dalam memajukan gerakan koperasi di Bali.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali periode 2025–2030 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (11/2).
Ekadina mengapresiasi terpilihnya kepengurusan baru dan menyatakan Pemerintah Provinsi Bali siap bersinergi untuk menyukseskan visi lima tahun ke depan.
“Yang pertama tentu meningkatkan kapasitas SDM keluarga besar koperasi. Ini sangat penting, karena peningkatan kemampuan tidak lepas dari penguasaan ilmu pengetahuan, kompetensi, dan kualifikasi,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali ini mengungkapkan, saat ini jumlah koperasi di Bali mencapai 6.139 unit. Namun, masih terdapat koperasi yang tidak aktif bahkan nyaris “mati suri”. Karena itu, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi menjadi tugas bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Selain penguatan SDM, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi fokus utama. Menurutnya, koperasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, partisipasi masyarakat, serta peran aktif anggota koperasi.
“Kami sebagai pemerintah daerah siap memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi, termasuk dengan koperasi desa/kelurahan Merah Putih yang baru terbentuk,” tegasnya.
Visi ketiga yang didorong adalah inovasi melalui digitalisasi koperasi. Ekadina menekankan koperasi tidak boleh hanya menjadi papan nama tanpa aktivitas nyata.
“Koperasi harus modern, transparan, dan berbasis digital agar dipercaya masyarakat. Kepercayaan ini yang akan mendorong pertumbuhan anggota dan kemajuan koperasi,” katanya.
Saat ini, jumlah anggota koperasi di Bali tercatat sekitar 1.137.089 orang atau sekitar 32 persen dari total penduduk. Angka tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan, mengingat di negara maju tingkat partisipasi koperasi dapat mencapai 80 persen dari populasi.
Ekadina juga mengaitkan peran koperasi dengan arah pembangunan Bali melalui visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Arah kebijakan tersebut dijalankan melalui enam bidang prioritas pembangunan, yakni penguatan adat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal; peningkatan sektor kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, jaminan sosial serta ketenagakerjaan; transformasi perekonomian berbasis Ekonomi Kerthi Bali; pembangunan infrastruktur darat, laut, udara dan transportasi; pengelolaan lingkungan, kehutanan dan energi; serta pengembangan Bali sebagai pulau digital dengan sistem keamanan terintegrasi.
Menurutnya, seluruh prioritas tersebut sejalan dengan gerakan koperasi sebagai soko guru perekonomian. “Koperasi harus ambil bagian dalam transformasi ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan memanfaatkan bonus demografi usia produktif,” ujarnya.
Ia memaparkan, implementasi terstruktur enam bidang prioritas pembangunan daerah berdampak pada pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 sebesar 5,82 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 3,42 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen yang terendah di Indonesia.
Selain itu, kualitas hidup masyarakat juga meningkat, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 79,37 serta usia harapan hidup krama Bali 75,46 tahun.
Capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha termasuk koperasi, serta masyarakat Bali yang bergerak dalam satu arah pembangunan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan.
“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha harus terus diperkuat. Koperasi modern dan digital akan menjadi pilar penting menuju Bali yang tangguh, berkualitas, dan berdaya saing dalam Bali Era Baru,” tegasnya. (Winata/balipost)
