DENPASAR, BALIPOST.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, I Nyoman Parta, menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali tidak bisa dilihat semata-mata dari kondisi pantai. Menurutnya, pantai pada dasarnya bersih karena tidak pernah memproduksi sampah.
“Tidak akan pernah ada pantai yang bersih jika sungainya kotor. Tidak akan ada sungai yang bersih kalau got dan paritnya jorok. Dan tidak akan ada got yang bersih jika rumah tangga, pusat perbelanjaan, pasar, warung kaki lima, sampai warung tradisional masih buang sampah sembarangan. Jadi masalah awalnya bukan di pantai,” tegas Nyoman Parta saat dihubungi, Selasa (3/2).
Politisi PDI Perjuangan ini menilai sentilan Presiden terkait pantai kotor di Bali harus dimaknai secara positif sebagai peringatan keras bagi pemerintah daerah. Gubernur serta bupati dan wali kota se-Bali diminta lebih bersungguh-sungguh membangun manajemen pengolahan sampah secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
“Yang paling penting itu fokus dan konsisten. Jangan hanya ramai di awal, tapi di lapangan tidak berkelanjutan,” sarannya.
Namun demikian, Nyoman Parta juga menekankan pentingnya peran konkret pemerintah pusat. Menurutnya, setelah memberikan teguran, Presiden semestinya turut membantu Bali melalui dukungan nyata, khususnya pembangunan infrastruktur pengolahan sampah yang modern dan ramah lingkungan.
“Kalau sudah marah, jangan berhenti di situ. Bali juga perlu dibantu dengan fasilitas pengolahan sampah yang memadai,” katanya.
Ia mengajak semua pihak menjadikan teguran Presiden sebagai momentum untuk berbenah dan memperkuat sinergi. Karena setiap orang memproduksi sampah, maka tanggung jawab menjaga kebersihan tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja.
“Sampah ini tanggung jawab kolektif. Semua yang ingin Bali bersih harus ikut turun tangan, tanpa kecuali,” tandasnya.
Parta juga mengingatkan bahwa sampah yang mencemari Bali tidak seluruhnya berasal dari aktivitas warga lokal. Ada pula sampah kiriman dari pulau-pulau lain di luar Bali yang terbawa arus laut.
“Di sini peran pemerintah pusat sangat penting, termasuk koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ini persoalan lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Bali,” tandasnya. (Ketut Winata/balipost)
