DENPASAR, BALIPOST.com – Realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali hingga akhir 2025 tercatat Rp21,91 triliun atau 95,17 persen dari pagu, terkontraksi -9,85 persen yoy akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhammad Mufti Arkan di Denpasar menyampaikan, belanja negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,93 triliun, tumbuh 1,93 persen yoy. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp7,57 triliun, diikuti DAK Non Fisik sebesar Rp2,55 triliun.
Sebaliknya, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -20,79 persen yoy dengan realisasi Rp9,97 triliun. Penurunan terdalam terjadi pada Belanja Modal yang anjlok -60,31 persen yoy, hanya terealisasi Rp1,12 triliun.
Mufti di Denpasar menyampaikan satu-satunya komponen BPP yang mencatatkan pertumbuhan adalah Belanja Pegawai, tumbuh 8,36 persen yoy menjadi Rp4,90 triliun, didorong penambahan CPNS dan PPPK.
Lebih lanjut ia menerangkan untuk kinerja APBD Regional Bali hingga Desember 2025 mencatatkan surplus anggaran Rp1,22 triliun, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp3,22 triliun.
Total pendapatan daerah seluruh pemerintah daerah di Bali mencapai Rp33,08 triliun, tumbuh 1,91 persen yoy. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dengan realisasi Rp19,75 triliun, tumbuh 7,87 persen yoy,” katanya.
Dari sisi belanja, total belanja daerah mencapai Rp31,86 triliun, tumbuh 0,64 persen yoy. Belanja Operasi masih mendominasi dengan nilai Rp21,69 triliun, terutama untuk Belanja Pegawai sebesar Rp11,52 triliun.
Sementara itu, belanja modal mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 23,15 persen yoy dengan realisasi Rp5,38 triliun, menunjukkan upaya pemerintah daerah menjaga aktivitas pembangunan.
Sebelumnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali, Erwin Soeriadimadja menjabarkan, stabilitas perekonomian Bali terus terjaga seiring dengan inflasi yang terkendali dan sinergi kebijakan yang semakin solid. Bank Indonesia menilai kondisi ini menjadi fondasi kuat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali pada 2026.
Erwin Soeradimadja menyampaikan inflasi Bali tetap berada dalam sasaran 2,5 ±1 persen pada periode 2025 hingga 2027. Capaian tersebut didukung oleh penguatan koordinasi pengendalian inflasi yang semakin efektif di tingkat daerah.
BI Bali memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025 berada pada kisaran 5,0–5,8 persen, dan diperkirakan meningkat pada 2026 menjadi 5,4–6,2 persen, serta kembali menguat pada 2027 di rentang 5,6–6,4 persen.
“Selain sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi Bali juga semakin ditopang oleh sektor unggulan lain yang muncul sebagai new hero ekonomi Bali, seperti pertanian, ekonomi kreatif, dan investasi,” katanya. (Suardika/balipost)
