DENPASAR, BALIPOST.com – Kinerja pelaksanaan APBN Regional Bali hingga Desember 2025 menunjukkan capaian positif di sisi pendapatan, meskipun belanja pemerintah mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhammad Mufti Arkan di Denpasar menyampaikan, realisasi pendapatan dan hibah APBN di Bali mencapai Rp22,68 triliun, tumbuh 6,32 persen yoy, atau setara 97,05 persen dari target. Kontributor terbesar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp16,49 triliun.
Penerimaan PPh Badan (PPh 25/29) mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 23,38 persen yoy dengan realisasi Rp2,85 triliun, mencerminkan kinerja korporasi yang relatif terjaga. Sementara itu, penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp4,54 triliun justru terkontraksi -8,02 persen yoy, seiring penurunan setoran dari sektor perdagangan besar dan eceran.
Di sisi lain, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp1,56 triliun atau 104,96 persen dari target, yang didominasi oleh cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar 88,06 persen.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi mencapai Rp4,64 triliun atau 118,92 persen dari target, meski terkontraksi -5,07 persen yoy.
Mufti Arkan menyatakan kondisi perekonomian Provinsi Bali hingga Desember 2025 berada dalam kondisi stabil dengan inflasi yang terjaga dalam sasaran nasional.
Inflasi Bali tercatat 2,91 persen year on year (yoy) pada Desember 2025, masih berada dalam rentang target 2,5±1 persen. Stabilitas harga ini menjadi salah satu penopang daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
Indikator kesejahteraan juga menunjukkan kinerja positif. Tingkat kemiskinan Bali tercatat 3,72 persen pada Maret 2025, menjadi yang terendah secara nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di level 1,49 persen pada Agustus 2025, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 77,31 persen.
Namun demikian, DJPb mencatat adanya tantangan di sektor primer. Nilai Tukar Petani (NTP) Bali pada Desember 2025 meningkat menjadi 103,45, meski masih berada di bawah rata-rata nasional 125,35. Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) justru turun ke level 98,34, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional 105,32. (Suardika/balipost)
