DENPASAR, BALIPOST.com – Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si, atau yang akrab disapa Cok Ace, kembali dikukuhkan sebagai Ketua BPD PHRI Bali periode 2025–2030. Pengukuhan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
Pengukuhan berlangsung dalam Rakerda I Tahun 2026 PHRI BPD Provinsi Bali, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (23/1).
Cok Ace menyebut, pelantikan tersebut merupakan bagian dari siklus organisasi lima tahunan sesuai AD/ART PHRI. Menariknya, pengukuhan kali ini menjadi yang kelima sepanjang kiprahnya memimpin PHRI Bali.
“Ini pelantikan kelima saya. Pertama dulu oleh Gubernur Dewa Berata, kedua dan ketiga oleh Pak Mangku Pastika, keempat oleh Pak Wayan Koster, dan sekarang oleh Pak Sekda. Jadi lengkap sudah lima kali,” ujarnya usai dikukuhkan.
Namun di balik pengukuhan tersebut, Cok Ace menegaskan kondisi pariwisata Bali dan nasional tidak sedang baik-baik saja. Ia menilai persoalan pariwisata kini semakin kompleks dan perlu ditangani secara kolaboratif.
“Bukan hanya di Bali, tapi di Indonesia secara umum. Karena itu mari kita bersama-sama, antar asosiasi, pemerintah, dan masyarakat Bali,” tegasnya.
Memasuki periode kepemimpinan baru, mantan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 ini, menyoroti lemahnya database pariwisata sebagai tantangan terbesar. Ia menyebut Pergub tentang kewajiban usaha pariwisata bergabung dalam asosiasi hingga kini belum berjalan optimal.
“Kami mohon dukungan bupati dan wali kota. Karena perizinan banyak keluar di kabupaten/kota. Data ini penting, bukan hanya untuk PHRI, tapi juga pemerintah, untuk memproyeksi ke depan: apakah masih perlu tambahan kamar atau tidak,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini terjadi anomali antara meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dengan menurunnya okupansi hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pariwisata meningkat, tapi okupansi turun dan PAD tidak naik signifikan. Kalau PAD tidak naik, kesejahteraan masyarakat juga tidak bisa meningkat signifikan,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, pada 2025 terjadi penurunan okupansi sekitar 8 persen dibanding 2024, meskipun jumlah kunjungan wisatawan meningkat 10,2 persen. Salah satu penyebabnya diduga karena maraknya akomodasi tidak terdaftar dan tidak berizin.
“Wisatawan yang dulu tinggal di hotel terdaftar, sekarang banyak masuk ke akomodasi tidak berizin. Kita juga meragukan apakah transaksi pembayarannya masuk ke Indonesia,” katanya.
Terkait cuaca ekstrem, Cok Ace menilai hal tersebut tidak hanya terjadi di Bali, melainkan secara global. Ia memastikan dampaknya masih bisa dikelola. “Desember tetap puncak kunjungan, Januari memang secara tren selalu turun. Itu bukan semata karena cuaca,” katanya.
Menghadapi momen Imlek 2026, PHRI berharap pasar Tiongkok mulai pulih dan kembali menjadi salah satu penyumbang utama wisatawan. “Sekarang Cina masih kalah dari India. Kita harapkan Imlek nanti Cina bisa naik lagi minimal ke peringkat dua, karena Februari itu pasar penting,” ujarnya.
Cok Ace juga mengakui sejumlah isu yang berkembang di luar negeri, seperti wacana biaya jaminan wisatawan dan persoalan sampah, cukup memengaruhi persepsi pasar.
“Di luar negeri isu itu sudah bergulir, padahal masih sebatas wacana. Ini membuat calon wisatawan ragu dan bertanya-tanya. Karena itu kami minta ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwa itu belum diterapkan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekda Bali Dewa Made Indra menegaskan anomali data pariwisata akan terus terjadi dan menjadi bagian dari dinamika industri. “Kita di pemerintah dan teman-teman industri sama-sama mempelajari. Setelah ditemukan akar masalahnya, pasti akan dicarikan solusinya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pembelajaran dari setiap turbulensi pariwisata serta membangun kolaborasi lintas sektor. “Pariwisata tidak akan pernah tanpa guncangan. Yang terpenting adalah kita bersama-sama mengenali masalah dan mencari solusinya,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
