
MATARAM, BALIPOST.com – Bali memperkuat kerja sama antarprovinsi dengan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pada Selasa (25/11), penandatanganan kerja sama nota kesepahaman dilakukan di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Penandatanganan nota kesepahaman ini untuk memperkuat kerja sama tiga provinsi di gugusan Sunda Kecil.
Penandatanganan antara tiga gubernur ini merupakan tindak lanjut dari Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR-BNN) setelah pertemuan pertama yang dilaksanakan pada 3 November 2025 di Bali.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengatakan kerja sama tiga provinsi ini adalah untuk melanjutkan pertautan sejarah lahirnya Sunda Kecil pada 14 Agustus tahun 1958.
Karena itu, Gubernur Bali merespons positif kerja sama tiga provinsi, untuk melanjutkan dan menjaga hubungan historis tersebut.
“Kita MoU di bidang pariwisata, perhubungan, energi terbarukan, ekspor impor dan perdagangan,” katanya.
Menurut Koster, kelanjutan kerja sama antar NTB, Bali dan NTT akan dilanjutkan lebih detil lagi pada tanggal 22 Desember di Labuhan Bajo, Provinsi NTT. Utamanya, bagaimana kerja sama tersebut akan mampu menjadi sebuah skema ekonomi yang menguntungkan tiga provinsi.
“Jadi Sunda Kecil itu adalah kami bertiga. Dan kalau lihat di dalam peta, ini satu sama lain tidak terpisahkan. Kerja sama ini melanjutkan sejarah dengan detilnya kita tuntaskan di Labuhan Bajo,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, antara tiga provinsi memiliki perbedaan warna pemimpinnya. Namun jika untuk kepentingan rakyat, maka perbedaan warna politik, dipastikan akan ditanggalkan.
“Saya berwarna merah, Pak Gubernur NTB putih dan Pak Gubernur NTT berwarna kuning. Tapi kami ini punya kesamaan untuk bersatu jika untuk rakyat, maka atribut warna itu, kita tinggalkan,” tegas Koster berkelakar.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamd Iqbal, mengatakan ketiga provinsi bukan hanya bekerja sama tetapi ditakdirkan bekerja sama. Karena secara latar belakang memiliki banyak kesamaan baik secara historis, sosiologis, demografis, ekologi hingga geologis. ‘’Jadi, ini adalah takdir buat kami. Karena historis di zaman dulu kita adalah Sunda Kecil namanya sehingga tidak terpisahkan,’’ ujar Iqbal.
Selain secara latar belakang wilayah yang sama menurut Iqbal, kerja sama ini karena ketiga provinsi memiliki visi yang sama. Yakni membangun ekonomi hijau atau menjaga lingkungan dan ekonomi biru, karena wilayahnya terdiri dari kepulauan dan laut.
“Ini pertemuan kedua setelah pertemuan di Bali. Di mana kita menyepakati untuk melakukan integrasi dalam tiga area. Yakni konektivitas (perhubungan), pariwisata, dan energi,’’ terang Iqbal.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki menambahkan, kerja sama ini berlanjut dengan menghubungkan sektor bisnis (dunia usaha) dan asosiasi. Termasuk badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan usaha milik negara (BUMN). Dari kesepakatan ini diselesaikan instrumen hukumnya melalui penandatanganan nota kesepahaman untuk selanjutnya ke perjanjian kerja sama (PKS).
Oleh karena itu, setelah dilaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) di Mandalika, akan dilaksanakan pertemuan lanjutan pada 22 Desember, di Labuan Bajo, NTT. Untuk penandatangan perjanjian kerja sama (PKS), sehingga pada tahun 2026 kerja sama tersebut telah dimulai.
“Kerja sama yang kita lakukan khususnya di lima bidang, di antaranya pariwisata, energi, konektivitas, perdagangan dan ekspor impor,” katanya.
Selain fokus pada lima sektor di atas, Pemprov NTB, Bali, dan NTT juga berencana mengembangkan ekonomi biru atau blue economy. Hal ini menyusul ketiga daerah tersebut memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, karena termasuk daerah kepulauan.
Sementara Gubernur NTT Melkiades Laka Lena menegaskan penandatanganan MoU ini, merupakan langkah maju terkait rumah yang akan dijadikan kerja sama antar tiga provinsi tetangga tersebut.
Karena itu, pertemuan ini agak sedikit berbeda dari pertemuan di Bali sebelumnya. Sebab sejumlah pelaku usaha, mulai Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Daya Anagata Nusantara (Danantara) ikut hadir di dalamnya.
“Pertemuan di Mandalika ini adalah langkah maju kita bertiga (NTB, NTT dan Bali). Maka, kenapa agak ramai, ini karena kami ingin langsung aksi dengan semua program jelas menguntungkan. Tapi, untuk detilnya kita bahas di NTT,” katanya.
Ia menambahkan pertemuan di Sirkuit Mandalika memiliki sebuah arti, yakni tiga provinsi Sunda Kecil siap lari kencang mengejar ketertinggalan dari wilayah lainnya di Indonesia.
“Provinsi NTB, NTT dan Bali, siap berlari sesuai arahan dan niatan Presiden Prabowo untuk memulai kebangkitan ekonomi Indonesia dimulai dari Sunda Kecil,” katanya.
Dalam pertemuan ini hadir bupati/wali kota di NTB, perwakilan masing-masing tiga provinsi termasuk perwakilan asosiasi pengusaha, BUMD, BUMN dan Managing Director Danantara Rohan Hafas.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr.Ir.H.Iswandi, M.Si memastikan kerja sama regional Bali, NTB, NTT yang ditandatangani ini telah selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk APBD, RPJMD, hingga RPJMN.
Menurutnya, ketiga Gubernur (NTB,Bali dan NTT) menunjukkan visi yang sama. Yaitu untuk memajukan kawasan Bali-Nusra. Karena itu, tahap awal kerja sama difokuskan pada lima sektor prioritas yang dinilai paling tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.
“Awalnya lima sektor, ini dimulai dari yang real menjadi kebutuhan mendesak daripada ketiga daerah yang berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan dirasakan. Nanti akan terbuka, yang utama itu ekonomi, dari sisi parwisata, kemudian perdagangan, didukung dengan konektivitas laut, darat, dan udara,” jelasnya.
Sebagai langkah awal kerja sama, Iswandi menjelaskan Pemprov NTB akan berkonsolidasi dengan 10 kabupaten/kota untuk memetakan potensi pariwisata dan komoditas yang dapat diintegrasikan dengan Bali dan NTT.
Setiap kabupaten/kota di NTB, lanjutnya memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Misalnya, Lombok Utara yang memiliki Tiga Gili, Sumbawa dengan Samota, Lombok Timur, hingga Bima akan diidentifikasi potensi per sektor. Pemprov juga akan mengecek kebutuhan mitra di Bali dan NTT untuk memastikan kerja sama yang saling menguntungkan. (kmb/balipost)









