SEMARAPURA, BALIPOST.com- Pemkab Klungkung memerlukan lompatan tinggi dalam pembangunan daerah, ditengah kebijakan efisiensi pusat. Meski terhitung sebagai daerah terkecil di Bali, Klungkung masih punya Nusa Penida, sebagai potensi besar untuk membuat lompatan tinggi itu dalam pembangunan daerah. Namun, untuk mewujudkannya, butuh keseriusan dalam melakukan tata kelola yang lebih profesional.
Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, mengakui beragam usulan telah bermunculan. Baik dalam tata kelola aspek pariwisatanya, menuju pariwisata berkualitas, hingga pengelolaan kepulauan Nusa Penida secara menyeluruh dalam satu badan pengelola. Termasuk mencangkup penyelesaian masalah air bersih dan infrastruktur, karena semuanya berkaitan.
Wacana pembentukan badan pengelola Nusa Penida atau pembentukan satu manajemen khusus pengelolaan pariwisata Nusa Penida, sudah muncul sejak era Bupati Suwirta. Namun, hingga kini belum tereksekusi.
Baru-baru ini, dia juga menerima masukan yang cukup menarik, yakni membentuk wadah BUMD, dimana di dalamnya dibentuk satu anak perusahaan yang khusus pengelola kepulauan Nusa Penida dalam satu manajemen pengelolaan. Terutama untuk pengelolaan pariwisata. Sehingga, pengelolaan dapat dilakukan secara profesional, terukur dan bertanggung jawab.
“Usulan serupa sebenarnya sudah disampaikan oleh pelaku-pelaku pariwisata di Nusa Penida, salah satunya juga PHRI. Bapak bupati langsung menerima usulan tersebut dan menyambut positif,” kata Tjok Surya, Senin (22/9).
Dengan rata-rata kunjungan wisatawan Rp3.000 sampai Rp5.000 orang per hari, jika dikenakan tarif masuk 100 dolar per wisatawan, maka setidaknya bisa menghasilkan Rp 5 Miliar per hari. Itu menjadi angka yang fantastis, sepadan dengan potensi keindahan alam yang dimiliki Nusa Penida. Tentu dengan catatan pengelolaannya profesional, transparan, tersedianya fasilitas yang lengkap dan memadai.
“Bagaimana pun usulan-usulan ini penting bagi kami. Kami sangat mengapresiasi, dan tentu akan kami bahas lebih lanjut dengan bapak bupati. Yang jelas, dengan kondisi PAD yang kecil saat ini, kami butuh lompatan tinggi, untuk menghasilkan PAD yang besar, di tengah efisiensi dari pemerintah pusat. Sehingga hasil itu dapat dipergunakan kembali untuk membangun daerah,” tegasnya.
Tjok Surya menyadari saat ini arah pemerintahan pusat adalah mendorong pemerintah daerah untuk mandiri, dengan memaksimalkan segala potensi yang ada, dikelola dengan baik dan bertanggung jawab serta mencegah potensi kebocoran pendapatan. Sejalan dengan momentum ini, usulan ini sedang dibahas serius pemerintah daerah. Sebelum semuanya terlambat.
Sebab, situasi di Nusa Penida arahnya sudah semakin liar. Dilihat dari maraknya akomodasi wisata tak berizin, infrastruktur belum memadai, maraknya kecelakaan wisatawan, akses jalan sempit dan rusak, termasuk sorotan terhadap kebocoran retribusi, menjadi cermin Nusa Penida sedang menghadapi darurat pengelolaan pariwisata. Bupati Klungkung I Made Satria pun telah menunjukkan ketegasannya, dengan gencar melakukan penertiban pembangunan akomodasi liar di pesisir pantai di Nusa Penida. Tidak hanya dihentikan, bahkan juga ada yang langsung di bongkar. (Bagiarta/balipost)
