DENPASAR, BALIPOST.com – Ribuan orang memadati Mapolda Bali, Jl. WR Supratman, Denpasar pada Sabtu (30/8) pagi. Mereka merupakan massa aksi yang mengekspresikan keprihatinan terhadap situasi bangsa dan insiden pengendara ojol, Affan Kurniawan (21), tewas terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda Metro Jaya, Kamis (28/8) malam.
Dalam aksi yang dimulai pada 10.30 WITA itu, ada sejumlah tuntutan yang disuarakan oleh para pendemo.
Tuntutan yang disuarakan dengan menggunakan alat pengeras suara itu antara lain meminta agar semua tunjangan DPR dicabut, gaji DPR agar disamakan dengan gaji buruh, batalkan semua kenaikan pajak rakyat, lawan militerisme dan kekerasan polisi, serta bebaskan demonstran yang ditahan.
Aksi massa hingga berita ini diturunkan masih berlangsung. Demonstrasi dikawal ketat aparat kepolisian, TNI, dan pecalang. Mereka tampak siaga di depan gerbang Mapolda Bali.
Dari pantauan di lapangan, situasi masih kondusif. Para demonstran tampak menyuarakan tuntutan lewat pengeras suara.
Sebelumnya, usai apel yang digelar di Makodam IX/Udayana, Sabtu (30/8), Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta agar massa aksi tidak anarkis dalam menyalurkan aspirasinya. Ia meminta Kepolisian Daerah Bali dan jajaran untuk mengawal secara humanis aksi demontrasi yang akan dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat agar tidak menciptakan ketegangan baru.
Ia meminta Kapolda Bali, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Adityajaya, dan jajaran mengelola aksi tersebut agar aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dan tidak terjadi anarkisme.
“Kapolda dan jajaran bisa mengelola dengan baik masyarakat yang menyampaikan aspirasi, jangan sampai menimbulkan ketegangan baru. Agar diterima dengan baik, didengar, dibahas sehingga semua mendapat tempat dan ruang agar membangun Bali bersama-sama,” katanya.
Terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan ojek online hari ini, Koster menganggap hal tersebut sebagai bagian hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
“Kita lihat beberapa fenomena belakangan ini sebagai suatu aspirasi itu adalah merupakan hak dari masyarakat. Tentu saya sangat mengapresiasi ada masyarakat yang menyampaikan di Bali baik yang terjadi di daerah maupun skala nasional,” kata dia.
Ia mengimbau agar masyarakat sipil yang melakukan aksi demontrasi menyampaikan aspirasi secara tertib, tidak merusak fasilitas umum, menjaga kondusivitas kemanan Bali sebagai pintu gerbang Indonesia di mata dunia. (Adi/balipost)
