BANGLI, BALIPOST.com – Desa Adat Bebalang, di Kabupaten Bangli, mengambil langkah proaktif dalam mengatasi permasalahan sampah yang akhir-akhir ini menjadi isu krusial di Bali.
Meskipun berupaya mandiri, desa adat ini tetap sangat berharap adanya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah modern.
Bendesa Adat Bebalang, I Nyoman Karsana, menjelaskan langkah awal yang dilakukan adalah mengedukasi masyarakat. Pihaknya mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah sekali pakai dan membudayakan pembuatan teba modern di rumah masing-masing. Langkah ini sejalan dengan program yang dicanangkan pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali Bersih. “Di pura juga kami sudah buat teba modern dengan buis khusus untuk menampung sampah organik,” ungkapnya belum lama ini.
Sejak 1 Agustus 2025 lalu, Desa Adat Bebalang juga mulai menerapkan sistem pemilahan sampah. Warga diarahkan untuk memisahkan sampah menjadi tiga kategori, yakni organik, anorganik, dan residu. Sampah anorganik yang bisa didaur ulang, seperti plastik, diarahkan untuk dijual. Sistem pengangkutan sampahnya pun diatur dengan jadwal khusus.
Senin dan Kamis jadwal pengangkutan sampah organik, Selasa dan Jumat sampah anorganik, sedangkan Rabu dan Sabtu jadwal pengangkutan sampah residu. Desa Adat Bebalang juga sudah membuat pararem beserta sanksinya untuk memastikan semua warga berpartisipasi memilah sampah.
Saat ini, Desa Adat Bebalang masih berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangli yang meminjamkan TPS, dalam hal pengangkutan sampah. Namun, rencananya setelah 18 Agustus nanti, pengelolaan sampah akan sepenuhnya ditangani oleh desa adat.
Dengan dana yang terbatas dari bantuan Semesta Berencana, desa adat Bebalang hanya mampu melakukan perbaikan kecil pada TPS yang dipinjam pakai. “Dari kelurahan juga tidak bisa mengeluarkan dana pendampingan karena pos anggarannya tidak ada. Tapi bila ada bantuan, kami siap membangun fasilitas yang lebih modern bahkan dengan insinerator,” jelas Karsana.
Karsana berharap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten ke depan dapat memfokuskan bantuan pada pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah. “Kalau bisa kami harapkan Pemkab Bangli dan Pemprov Bali jangan buat hibah untuk membangun pura atau membuat hibah untuk bantuan masyarakat. Buatlah hibah untuk membuat TPS dengan mesin yang modern contohnya seperti di Kutuh, Badung. Beli alat Rp1,5 miliar, satu desa dikasi satu kayaknya permasalahan sampah bisa selesai,” terangnya.
Atau jika belum memungkinkan dibangun di tiap desa, fasilitas pengolahan sampah modern dibangun di tiap kecamatan. “Karena meskipun sampah sudah dipilah tapi pengelolaan belum bagus saya yakin permasalahan sampah tidak bisa selesai,” imbuhnya. (Dayu Swasrina/balipost)
Tonton selengkapnya di video
