DENPASAR, BALIPOST.com – Ribuan calon murid baru jenjang SMA/SMK Negeri di Bali gagal mendapatkan sekolah pilihannya. Berdasarkan data, dari 83.408 yang mengajukan pendaftaran dalam Sistem seleksi penerimaan murid baru (SPMB), hanya 38.196 orang dinyatakan lulus. Terdiri dari jenjang SMA Negeri sebanyak 20.186 orang, dan jenjang SMK sebanyak 18.010 orang.
Atas kondisi ini, banyak orang tua/wali calon murid mengadu ke anggota DPRD Bali. Salah satunya kepada Wakil Ketua II DPRD Bali, IGK Kresna Budi.
Kresna Budi mengatakan setelah pendaftaran dibuka hingga berakhir ternyata banyak siswa lulusan SMP di Bali yang tidak lulus diterima di Sekolah SMA maupun SMK Negeri di Bali. Dari data yang diterima oleh pihaknya saja ada seratus lebih yang tidak diterima di SMA/SMK Negeri di Bali.
“Hingga saat ini saya sudah mendapatkan data lebih dari seratus yang tidak diterima di sekolah karena pendaftarannya ditolak. Bahkan di Buleleng sendiri lebih dari 50 orang yang tidak diterima. Ini akibat Juknis yang baru sehingga banyak orang tua dan siswa yang kesulitan untuk diterima di sekolah,” ujar Kresna Budi, Selasa (15/7).
Kresna Budi juga mengakui jika jumlah lulusan SMP yang ada saat ini tidak sebanding dengan sekolah SMA/SMK Negeri yang ada di Bali. Pasalnya, ada 65.197 siswa lulusan SMP se-Bali tahun ini. Sementara, daya tampung SMA/SMK negeri hanya 53.322 orang.
Sehingga, masih kurang sebanyak 11.875. Meskipun masih ada daya tampung SMA da SMK swasta sebanyak 39.804 orang. Namun, lulusan SMP pasti akan mengutamakan bersekolah di sekolah negeri.
Karena itu perlunya Gubernur Bali untuk turun langsung menyelesaikan persoalan pendidikan ini. “Sampai saat ini belum ada penambahan SMA maupun SMK Negeri, sedangkan jumlah tamatan SMP lebih banyak dari pada jumlah sekolah SMA/SMK Negeri yang ada. Karena itu Gubernur Bali diharapkan bisa menyelesaikan persoalan ini. Apakah penambahan kelas atau rombel di tiap sekolah,” tegasnya.
Ia juga mengatakan jika semua siswa yang telah lulus SMP wajib untuk sekolah ke jenjang berikutnya dan tidak boleh ada yang putus sekolah. Karena itu pemerintah dan negara harus hadir di dalamnya untuk bisa memberikan solusi atas persoalan yang ada saat ini.
Di sisi lain, di beberapa sekolah SMA Negeri di luar wilayah Denpasar, seperti di Tabanan dan Jembrana ada yang kekurangan calon murid baru. Hal ini pun diakui Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta. Dikatakan, SMA selain Kota Denpasar masih banyak yang kekurangan calon murid baru. Hal ini pun telah dikoordinasikan dengan Disdikpora Bali.
Sementara terkait calon murid baru yang belum mendapatkan sekolah, Suwirta memastikan semua akan difasilitasi agar mendapatkan sekolah. “Semua akan dapat sekolah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (15/7). (Ketut Winata/balipost)
