TABANAN, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memperkuat sistem ketahanan daerah guna menghadapi berbagai potensi bencana alam. Langkah ini difokuskan pada percepatan pemenuhan Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang menjadi tolok ukur kemampuan suatu wilayah dalam mengelola risiko bencana secara sistematis.
IKD tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menjadi cerminan kesiapan daerah membangun sistem yang tangguh, mulai dari sisi kebijakan, kesiapsiagaan warga, hingga pengelolaan informasi bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Srinadha Giri, mengatakan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan respons cepat. Daerah harus memiliki sistem yang kuat dan didukung kolaborasi antarinstansi.
“Ketahanan itu soal bagaimana kita mengenali risiko, punya data yang jelas, dan mampu berkoordinasi lintas sektor. Ini bukan kerja satu lembaga saja, tapi semua pihak harus terlibat,” jelasnya, Kamis (3/7).
Pemkab Tabanan menilai pentingnya pendekatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk membangun kesadaran risiko yang menyeluruh. Edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam membentuk kesiapsiagaan sejak dini, terutama di wilayah-wilayah yang rawan bencana.
Saat ini, BPBD Tabanan bersama perangkat daerah dan sejumlah pihak seperti PLN, Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana, PMI, serta Forum PRB terus mendorong pembaruan data dan integrasi sistem informasi. Data ini digunakan sebagai dasar dalam merancang pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan ancaman bencana lainnya.
Dengan penguatan IKD dan sinergi lintas sektor, Pemkab Tabanan berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan tetap tangguh dalam menghadapi situasi darurat. Pemerintah juga menargetkan ke depan, seluruh data kebencanaan dapat terintegrasi dalam satu sistem agar respons terhadap bencana bisa dilakukan lebih cepat, tepat, dan efektif.(Puspawati/Balipost)
