DENPASAR, BALIPOST.com – Proyek Bandara Bali Utara rencananya mulai groundbreaking tahun ini oleh PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU). Namun, Gubenur Bali Wayan Koster mengaku belum mengetahui hal tersebut.
Apalagi, sejauh ini pihak PT BIBU belum ada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali. “Gak ada (koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali,red),” tandas Gubernur Koster saat ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna ke-20 DPRD Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Senin (30/6) sore.
Gubernur Koster pun mempertanyakan sumber dana yang akan digunakan untuk membangun Bandara Bali Utara tersebut. “PT BIBU kali yang membangun dia, darimana uangnya?” tanya Gubernur Koster.
Koster mengungkap bahwa wacana pembangunan Bandara Bali Utara sudah ada sejak dulu. Dan bahkan, tahun ini telah masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. “Kalau wacana dari dulu wacana, kalau didukung (pemerintah pusat,red) silakan, tentu saja kita mengikuti kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Namun demikian, Koster menegaskan bahwa dalam rencana membangun Bandara Bali Utara yang harus dibangun terlebih dahulu adalah infrastruktur pendukung dan penghubungnya. “Tapi sekarang yang belum terang ini kan infrastruktur penghubungnya belum ada,” tegas Koster.
Koster tidak mempermasalahkan dibangunnya Bandara Bali Utara, asal infrastruktur pendukungnya jelas dan bermanfaat bagi perekonomian masyarakat Bali.
Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini, membangun Bandara Bali Utara membutuhkan waktu cukup lama. Paling cepat 5 tahunan. Sebab, sebelum bandara dibangun harus dibangun infrastruktur pendukungnya.
Pertama, menentukan dimana titik lokasi yang tepat untuk dilakukan pembangunan Bandara Bali Utara. Berikutnya adalah menentukan pilihan akses menuju lokasi bandara. Apakah infrastrukturnya berupa jalan tol atau alternatif lain, semisal Kereta Api. Pembangunan akses ini dibutuhkan studi cukup lama.
Setelah selesai memutuskan pilihan infrastruktur penghubungnya, selanjutnya dilakukan pembebasan lahan. Menurut Koster, dalam pembebasan lahan tidak gampang. Apalagi, struktur daratan Bali terdiri dari bukit dan lembah, sehingga harus banyak membangun jembatan. Dalam proses pembebasan lahan ini membutuhkan waktu paling cepat 2 tahun.
Setelah berhasil membebaskan lahannya, lanjut Koster dilanjutkan dengan pembangunan infrastrukturnya. Apakah akses penghubung yang dipilih adalah jalan tol atau kereta api, ini membutuhkan waktu paling cepat 2 tahunan. Setelah itu, baru dilanjutkan pembangunan bandaranya.
Koster menegaskan bahwa yang terpenting dalam membangun Bandara Bali Utara adalah dapat memperkuat perekonomian Bali. Di samping juga mendorong pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha dan warga yang ada di Bali. Jangan sampai pembangunan bandara yang sudah menghabiskan lahan begitu banyak, masyarakat lokalnya terpinggirkan, sehingga ekonomi tidak banyak dirasakan oleh rakyat Bali. Selain itu, hal yang paling prinsip dalam
Jangan Gerus Budaya Bali
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Bali IGK Kresna Budi berharap Bandara Bali Utara segera terealisasi. Menurutnya, kehadiran Bandara Bali Utara akan banyak menyerap tenaga kerja lokal, terutama tenaga kerja asal Buleleng yang merupakan daerah pemilihannya.
Sehingga, masyarakat Buleleng tidak perlu lagi keluar daerah untuk mencari pekerjaan.
Terkait infrastruktur pendukungnya, politisi Partai Golkar ini mengatakan bahwa dalam Perpres 12 Tahun 2025 juga dicantumkan pembangunan jalan dari Ubud ke Buleleng, termasuk Tol Gilimanuk-Mengwi yang alurnya menuju dan ke Bandara Bali Utara.
“Itu pasti akan dibikin. Yang jelas kalau untuk sekarang belum, tapi harus direncanakan untuk jalan yang lebih mumpuni untuk bisa sampai menuju Bandara Bali Utara. Itu pasti dikerjakan,” tandasnya ditemui lokasi yang sama. (Ketut Winata/balipost)
