Petugas mengecek suhu tubuh pengunjung Polres Bangli dalam upaya mengantisipasi merebaknya virus Corona. (BP/ist)

BANGLI, BALIPOST.com – Dewan Bangli minta Pemerintah Kabupaten Bangli lebih sigap dalam menangkal penyebaran virus Corona. Pemkab juga diminta mulai memikirkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kelesuan ekonomi akibat dampak COVID-19.

Anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa menilai selama ini gerakan Pemkab Bangli dalam menangkal penyebaran virus Corona masih minim dan lamban. Penyemprotan disinfektan hanya dilakukan di beberapa tempat seperti perkantoran, itu pun sifatnya sporadis. Bangli tidak seperti daerah lainnya yang melakukan upaya pencegahan sejak awal munculnya wabah Corona dengan meningkatkan sterilisasi ke tempat-tempat umum di seluruh banjar hingga pelosok. “Di Bangli tindakannya minim sekali. Apa ini memang dianggap remeh?” ucapnya, Minggu (22/3).

Menurutnya, tidak ada alasan pemkab tidak punya biaya untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus Corona. Dalam APBD telah dialokasikan dana tak terduga yang bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu dalam keadaan seperti saat ini. Kalau dana yang dialokasikan itu kurang, pemkab bisa memanfaatkan dana yang disiapkan untuk kegiatan lain. “Kita punya APBD Rp 1,2 triliun. Kalau pemerintah perlu dana, tinggal bicarakan bersama. Dari kegiatan mana yang bisa diambil dananya. Kami di dewan tidak mungkin tidak setuju, pasti mendorong itu,” terangnya.

Baca juga:  Pengungsi Keluhkan Pasokan Elpiji Minim

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli dr. Nengah Nadi terpisah mengatakan Pemkab Bangli sudah melaksanakan langkah-langkah dalam upaya mencegah penyebaran virus Corona. Selain melakukan penyemprotan disinfektan ke tempat-tempat umum, memantau warga yang punya riwayat dari luar negeri. Saat ini 190 warga yang menjadi pantauan Diskes melalui Puskesmas.

Pihaknya telah mengusulkan pengadaan logistik seperti alat pelindung diri (APD), disinfektan, masker dan lainnya ke pemerintah provinsi dan pusat lewat BPBD. “Kalau nanti ada status darurat kabupaten boleh pakai dana tidak terduga di kabupaten, sudah siap Rp 2 miliar. Sekarang untuk operasional biasa-biasa, seperti ke lapangan, kami masih bisa, belum ada masalah,” paparnya. (Dayu Swasrina/balipost)