Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (BP/dok)

DENPASAR, BALIPOST.com – Acara pembukaan Kongres V PDI Perjuangan diagendakan di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (8/8). Pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menjadi agenda utama pembukaan.

Setelah itu, Presiden RI Joko Widodo akan memberikan sambutan sekaligus dalam kapasitasnya sebagai kader PDI Perjuangan. “Rapat paripurna yang pertama diharapkan dapat dimulai pukul 16.30 wita, dengan agenda pengesahan peserta kongres yang terdiri dari peninjau dan utusan, pengesahan jadwal dan tata tertib kongres, kemudian laporan pertanggungjawaban DPP masa bhakti 2015-2020,” ujar Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam keterangan pers, Rabu (7/8).

Setelah DPP demisioner, lanjut Hasto, selanjutnya dibentuk pimpinan sidang kongres dari unsur DPC dan DPD partai. DPP akan memberikan penghargaan bagi daerah-daerah yang bisa menjalankan program 5 mantap partai serta menjadi pemenang pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagai pimpinan sidang kongres.

Menariknya, setiap peserta kongres juga dibekali tumbler untuk minum guna mengurangi sampah plastik sekali pakai. “Ini sebagai komitmen terhadap lingkungan dan mendukung peraturan gubernur Bali yang adalah kader PDI Perjuangan,” imbuhnya.

Pembukaan akan diwarnai pula dengan lagu baru berjudul “Solid Bergerak untuk Indonesia Raya” sesuai tema Kongres V. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga menyelipkan sosialisasi tentang pencegahan HIV dan sistem kekebalan tubuh lewat brosur yang dibagikan kepada seluruh peserta kongres.

“Bu Mega menaruh perhatian karena kita lihat korbannya begitu banyak. Jajaran partai harus aktif bergerak memberikan penyuluhan terhadap pencegahan HIV/AIDS karena dampaknya luar biasa pada masa depan bangsa,” jelas Hasto.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat yang juga Ketua Steering Commitee (SC) mengatakan, peserta kongres terdiri dari utusan yakni ketua, sekretaris, dan bendahara dari 514 DPC dan 34 DPD, ditambah utusan dari Dewan Perwakilan Luar Negeri, serta peninjau yang terdiri dari undangan khusus yakni senior partai dan anggota dewan. Peserta kongres secara keseluruhan berjumlah 2.172.

Baca juga:  Ini Lima Siswa Peraih Nilai Tertinggi SMA/SMK se-Bali

“PDI Perjuangan selalu menanamkan kepada seluruh kadernya untuk paham terhadap sejarah partainya, sejarah bangsanya. Dengan memahami sejarah itu, dia akan menjadi kader yang militan dan cinta pada bangsa dan negaranya,” ujarnya.

Menurut Djarot, PDI Perjuangan menjadikan ajaran Bung Karno yang juga penggali Pancasila dan segala pemikirannya sebagai garis ideologi partai yakni Tri Sakti. Bagaimana membangun bangsa supaya berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Oleh karena itu, salah satu poin penting dalam kongres adalah keputusan kongres yang nanti akan digodok dalam 5 komisi.

Masing-masing, Komisi I tentang ideologi dan Tri Sakti, Komisi II tentang politik legislasi, Komisi III tentang kebudayaan, Komisi IV tentang Pemilu, dan Komisi V tentang tata kelola partai yang modern. “Tahun 2020 kita menghadapi pilkada serentak di 270 kabupaten/kota, maka harus dipersiapkan khusus untuk itu (lewat Komisi IV, red). Kita akan berusaha meraih kemenangan di 60 persen. Kemudian, tata kelola partai yang modern itu yang mengikuti perkembangan jaman dan mengembangkan partai digital,” paparnya.

Dijelaskan Djarot, tahun 2024 adalah puncak regenerasi menyeluruh sehingga ada sekitar 70 persen pemilih pemula dibawah usia 30 tahun. PDI Perjuangan harus bisa beradaptasi menjadi partai modern.

Dalam hal ini, mampu memberikan konten kepada anak-anak muda tentang arah perjuangan bangsa sesuai dengan proklamasi kemerdekaan RI dan pembukaan UUD 1945. Selain 5 komisi tersebut, masih ada 2 sub komisi yakni Komisi Rehabilitasi dan Komisi Kepala Daerah. “PDI Perjuangan adalah partai yang sangat demokratis. Ketika ada kader melakukan kesalahan fatal dan dilakukan pemecatan, bisa menyampaikan pembelaan diri di komisi rehabilitasi,” imbuhnya.

Namun rehabilitasi itu, kata Djarot, tidak berlaku bagi kader yang melakukan tindak pidana korupsi serta menginjak-injak atau melecehkan simbol partai. Untuk sub komisi kepala daerah, khusus membahas dan menajamkan program-program partai yang sesuai dengan Tri Sakti. (Rindra Devita/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.