Kawasan Tanjung Benoa difoto dari udara. (BP/dok)

MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemkab Badung akan membangun sport centre yang dinamakan Bali Sport Hub di kawasan Kuta Selatan. Menurut rencana, sebagian lahannya memanfaatkan normalisasi kawasan pesisir barat Tanjung Benoa. Saat ini Pemkab tengah memproses perizinan proyek tersebut.

Pada pembukaan Pekan Informasi Pembangunan (PIP) Kabupaten Badung, Senin (8/7), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung I.B. Surya Suamba menerangkan, Bupati Badung telah bersurat ke Pemprov Bali terkait penataan pesisir untuk pengembangan sport tourism berskala internasional tersebut. Saat ini, perizinan tengah diproses, berbarengan dengan pengajuan izin pembangunan jalan lingkar barat Tanjung Benoa.

Terkait rencana penyiapan lahan, Surya Suamba menyatakan, nantinya akan ada normalisasi dan pendalaman alur. Sedimentasi hasil normalisasi inilah yang akan dipadatkan untuk lahan Bali Sport Hub tersebut. Lahan hasil normalisasi kawasan pesisir tersebut diperkirakan sekitar 50 hektar.

Dengan lahan tersebut, Pemkab dapat lebih banyak ruang untuk merealisasikan sport centre. Seluruh bangunan di kawasan ini dirancang terhubung satu sama lain. Berbagai fasilitas disediakan. Fasilitas national stadium direncanakan berkapasitas 55.000 orang, indoor stadium berkapasitas 12.000 orang, stadion akuatik berkapasitas 6.000 orang, indoor stadium berkapasitas 3.000, pusat olah raga air, Sport Hub Badung Museum and Library, skate park and theatre, pusat perbelanjaan dan restoran serta ditunjang oleh pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Tanjung Benoa.

Baca juga:  Kejari Cek Proyek Pemkab Badung

‘’Bali Sport Hub dibangun untuk menyiapkan fasilitas olah raga terlengkap dengan kapasitas memadai serta sebagai destinasi dan pusat penyelenggaraan event olah raga internasional. Ini sebagai upaya peningkatan daya saing kepariwisataan Bali dan Badung khususnya,’’ ujarnya.

Jika izin sudah dikantongi, maka pihaknya akan melangkah ke tahapan izin pelaksanaan, feasibility stud, perencanaan dan pematangan lahan. Kegiatan tersebut berproses sekitar 2 tahun melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU ini sistemnya sama seperti tender, tetapi melalui pemerintah pusat. (Dedy Sumartana/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.