PDAM
Ilustrasi. (BP/dok)

Bali menghadapi tantangan serius. Kalimat ini sudah sangat sering diucapkan pakar termasuk birokrat kita. Bahkan, seminar terkait tentang kondisi Bali berulangkali digelar. Namun, fakta yang terjadi solusi atas tantangan Bali ini tak pernah riil.

Sebatas teori dan berkutat pada perdebatan akademis. Bahkan, ketika krisis air menjadi ancaman serius di Bali, maka pendekatan budaya layak dikedepankan. Proteksi kawasan hulu pun patut menjadi pilihan, jika kita ingin menyelamatkan generasi Bali.

Ke depan, dalam era baru Bali, pendekatan mengatasi masalah Bali hendaknya lebih nyata dan konkret. Tak perlu terlalu muluk-muluk, yang penting bisa dilaksanakan. Dalam menjaga Bali dalam pendekatan era baru Bali, mestinya komitmen disamakan.

Dengan begitu, ada peluang gerak dan langkah kita juga sejalan. Di sinilah pentingnya pemimpin yang peka Bali dan tanggap atas masalah Bali. Pemimpin Bali dalam konteks ini tentu harus paham budaya, dresta, dan memiliki keberanian menolak investasi yang tak ramah lingkungan.

Dalam konteks penyediaan air bersih, maka pemimpin Bali harus berani melakukan proteksi kawasan hulu. Jangan hancurkan masa depan generasi Bali hanya untuk mengejar target-target pendapatan. Jika ini tidak kita lakukan maka akan sangat berat bagi kita untuk menjabarkan ajeg Bali. Untuk itulah penting bagi kita menyatukan persepsi dalam mengelola Bali.

Dalam konteks budaya, tentu sudah banyak pakar yang berupaya menawarkan solusi. Bahkan, ada banyak program pemerintah yang dijabarkan untuk menjaga budaya Bali. Namun, tantangan ekonomi dan pesatnya teknologi membuat berbagai program terasa tak efektif.

Dinamika masyarakat yang begitu cepat membuat upaya-upaya pelestarian budaya mendapat hambatan yang serius juga. Sering kali upaya pelestarian budaya itu terhambat oleh regulasi dan tak adanya keberpihakan pemerintah. Padahal, untuk menuju ajeg Bali dengan peradaban yang dinamis, perlu ada pemahaman khusus terkait budaya dan adat Bali.

Setidaknya, pemahaman atas budaya Bali ini akan meminimalkan konflik kepentingan antara penegakan hukum adat dan hukum positif. Jika ini bisa dilakukan maka penyelamatan lingkungan dan budaya bisa bergerak di jalurnya.

Sementara dari pengelolaan, lingkungan, Bali tentu perlu juga mendapat perlakuan khusus. Budaya Bali yang bersinggungan dengan alam dan laut, tentu memerlukan keberpihakan dan kearifan pemerintah pusat dalam memberikan ruang investasi kepada pengusaha. Jangan sampai kepentingan pusat mengabaikan hak-hak adat umat Hindu dalam mengelola laut sebagai kawasan suci.

Baca juga:  Kesulitan Air Bersih Belum Tertangani, Program 100-0-100 Terancam

Hal ini juga sejalan dengan kewenangan mengelola hutan yang dominan ada di kawasan hulu. Untuk itulah, perlu ada komunikasi yang sejalan dalam mengelola kepentingan investasi dan kepentingan umat Hindu dalam memosisikan kawasan hulu dan laut.

Pusat hendaknya paham bahwa laut dan hutan merupakan kawasan yang disucikan, sehingga investasi di kawasan ini di wilayah Bali hendaknya mendapat persetujuan krama Bali. Dalam kaitannya dengan kawasan hulu, tentu hal ini memiliki korelasi bagi penduduk Bali dalam menjaga kesinambungan dan kepastian ketersediaan air bersih.

Secara budaya dan tradisi, umat Hindu menjaga kawasan hulu sebagai kawasan yang disucikan. Ini tentu untuk memastikan bahwa kawasan hulu ini tidak dijamah dan beralih fungsi menjadi kawasan ekonomi. Jika ini terjadi maka defisit air akan makin terasa.

Makanya, penting bagi pemerintah untuk melakukan proteksi terhadap kawasan hulu. Di sinilah pentingnya Bali memiliki pemimpin yang paham budaya dan memiliki koneksi yang kuat ke pusat. Dengan kriteria ini diharapkan pemimpin Bali tak hanya mengejar pendapatan dari berbagai ruang, tetapi mampu melakukan pilihan cerdas dalam mengelola potensi wilayah.

Termasuk di dalamnya adalah dalam mengelola hubungan kekerabatan antara penduduk. Di sini juga perlu pemahaman yang jelas. Bahwa budaya Bali akan sulit bertahan jika penduduk pengusung budaya Bali itu tak diberikan ruang untuk membangun daya tahan ekonomi.

Penting bagi pemerintah pusat memahami eksistensi penduduk Bali dalam menjaga budaya dan tradisinya. Jika nanti penduduk Bali tak memiliki daya tahan ekonomi maka pelemahan dalam mengawal ruang, budaya, dan tradisi akan melemah juga.

Ini juga akan berisiko dalam menjaga eksistensi Bali sebagai destinasi pariwisata yang kini dijadikan salah satu kekuatan ekonomi nasional. Kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa hendaknya tetap sejalan dengan ruang dan eksistensi hak-hak adat umat Hindu.

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.