DENPASAR, BALIPOST.com – Pipa distribusi PDAM Denpasar kebanyakan sudah berumur. Salah satunya jaringan pipa distribusi utama yang ada di Jl. Nangka Selatan.
Untuk itu, Direktur Utama PDAM Denpasar, IB Gede Arsana mengatakan pihaknya akan melakukan peremajaan pada 2019. Dana yang dibutuhkan dalam proses peremajaan ini mencapai Rp 94 miliar.
Besarnya biaya ini, diakui Arsana, cukup memberatkan. “Ini dana perkiraan saat ini, bila terjadi kenaikan harga, kemungkinan bisa bertambah, apalagi digarap 2019 mendatang,” ujar Arsana, Senin (16/4).
Dikatakan Arsana, upaya untuk mencari dana tersebut sudah dilakukan dengan beberapa alternatif. Pertama meminta bantuan dari pemerintah pusat, karena dana yang diperlukan cukup besar. Kedua, menjajagi upaya pinjaman kepada pihak ketiga. Upaya ini dilakukan, karena bila mengandalkan dana APBD, tentu tidak akan mencukupi. “Kita kan tahu, APBD kita tidak mungkin bisa sebesar itu digunakan PDAM,” ujarnya.
Menurutnya, risiko pipa jaringan distribusi yang terlalu tua, yakni banyaknya terjadi kebocoran. Karena sejumlah pipa distribusi tersebut sudah mengalami keretakan. Ketika tekanan air semakin keras, maka kebocoran bertambah. “Bila tekanan air lemah, kebocoran tidak terlalu besar. Saat tekanan air keras, retak pada pipa akan menjadi besar, sehingga air naik ke permukaan. Inilah kondisi yang sering terjadi,” katanya.
Selain rencana pergantian pipa, PDAM juga merancang pembuatan bendungan dam karet di aliran Sungai Ayung yang ada di Blusung. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan sumber air permukaan. “Rencana ini juga akan digarap pada 2019 mendatang,” ujar Direktur Teknik Putu Yasa didapingi Humasnya Gusti Anom Saputra.
Dikatakan, rencana tersebut merupakan salah satu solusi mengatasi persoalan klasik yang masih dialami PDAM. Bendungan karet tersebut akan mampu mengatasi persoalan yang saat ini masih terjadi, yakni satu saluran dengan PDAM Badung.
Putu Yasa menegaskan dana yang dibutukan untuk pembuatan bendungan dam karet ini cukup besar. Estimasinya sekitar Rp 100 miliar. Karena itu, sumber pendanaannya tidak melalui APBD Denpasar, melainkan dari dana APBN. “Mudah-mudahan ini bisa terealisasi di tahun 2019 mendatang,” harapnya. (Asmara Putera/balipost)
