SEMARAPURA, BALIPOST.com – Penanganan infrastruktur di Kabupaten Klungkung banyak yang terhambat tahun ini. Hal tersebut disebabkan anggaran tidak mencukupi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Klungkung, I Gusti Nyoman Supartana menyampaikan itu, Jumat (16/2) mengatakan jumlah anggaran tahun ini turun dari tahun sebelumya. Dijelaskan, anggaran untuk bidang ke-PU-an tahun ini hanya sekitar Rp 77 miliar, turun dari 2017 yang mencapai Rp 108 miliar.

Padahal, perbaikan infrastruktur berupa jalan masih cukup banyak, terutama di Kepulauan Nusa Penida yang kerusakannya masih sekitar 45 persen dari total panjang 229 kilometer. Sementara untuk wilayah daratan, sekitar 20 persen dari total 224 kilometer. Ini belum termasuk jalan non status menuju objek wisata. “Usulan perbaikan banyak. Tetapi anggaran tidak cukup,” sebutnya.

Untuk di Nusa Penida sekarang hanya dapat sekitar Rp 26 miliar. Daratan separuh dari itu. Tahun sebelumnya lebih banyak. Jadi sekarang perbaikan memakai skala prioritas. “Kalau di Nusa Penida, jalan sangat penting untuk menunjang pariwisata,” jelasnya.

Jalan Gunung Merapi, Semarapura menjadi salah satu yang belum bisa tercover perbaikan tahun ini. Padahal, kerusakannya sudah cukup banyak dan tersebar di sejumlah titik. Hal tersebut menyebabkan pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas.

Baca juga:  Sebulan Masuk Prolegda, Belum Ada Satupun Ranperda Dibahas

Abrasi pantai juga masih sangat rawan terjadi. Panjangnya sekitar 25 kilometer dari total 113,4 kilometer yang berada di daratan dan Kepulauan Nusa Penida. Hanya, yang tertangani baru separuhnya. Hal tersebut juga sebagai imbas minimnya anggaran. “Kami tetap melakukan upaya percepatan penanganan dengan mengusulkan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida. Kalau dari daerah, sulit bisa cepat. Kuncinya di anggaran,” terangnya.

Disampaikan lebih lanjut, pelayanan air bersih juga belum mampu menyentuh seluruh wilayah di Kecamatan Nusa Penida. Sejatinya, sumber air yang bisa dimanfaatkan masih ada, seperti Guyangan dan Penida.

Ini pun sudah diusulkan ke pemerintah provinsi maupun pusat untuk bisa diimanfaatkan secara maksimal. Jika tidak segera tertangani, program seratus persen layanan air bersih, beriringan dengan program nol persen permukiman kumuh dan seratus persen akses sanitasi layak atau yang dikenal dengan program 100-0-100 akan sulit terwujud. “Cakupan di Nusa baru 40 persen. Kami jga mendapatkan informasi, pada 2019 pemerintah provinsi merencanakan mengangkat air Guyangan dan Penida untuk didistribusikan ke Nusa Lembongan dan Ceningan. Mudah-mudahan bisa,” kata Supartana. (Sosiawan/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.