kota
Pemkab Klungkung menggelar kegiatan Sosialisasi hasil dan rekomendasi penilaian perwujudan Kota Tangguh bencana di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali bertempat di Ruang Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Selasa (5/12). (BP/adv)

PEMKAB Klungkung menggelar kegiatan Sosialisasi hasil dan rekomendasi penilaian perwujudan Kota Tangguh bencana di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali bertempat di Ruang Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Selasa (5/12). Acara yang langsung dihadiri Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta ini sebagai salah satu upaya untuk meminimalisasi resiko kebencanaan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klungkung I Putu Widiada menyatakan sebelum adanya sosialisasi, Forum Group Discussion (FGD) sudah dilaksanakan pada 15 sampai 17 November 2017 di SKB Banjarangkan. Materi yang dibahas berupa program dan dokumen tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung terkait dengan indikator-indikator penilaian Kabupaten Tangguh Bencana. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penilaian tentang Tingkat/level dari Kabupaten Klungkung sebagai Kota Tangguh Bencana.

Baca juga:  Longsor di Desa Gunung Salak, Pasangan Pemangku Selamat dari Reruntuhan

Kegiatan tersebut, menurut pejabat asal Penebel ini untuk mengetahui kondisi Kabupaten Klungkung terkait tentang resiko bencana yang ada maupun merumuskan langkah-langkah yang ada secara sistematis guna mengurangi resiko bencana.

Khusus kegiatan sosialisasi, dipaparkan mengenai nilai yang diperoleh Kabupaten Klungkung mengenai Kabupaten Tangguh Bencana berdasarkan pada indikator-indikator penilaian yang sudah ditetapkan. “Berbagai bencana berpotensi melanda Klungkung. Ini diperlukan langkah-langkah untul mengurangi resiko. Bahkan menihilkan,” tegasnya.

Baca juga:  Kadisdikpora Bali Lepas Kontingen Porwanas ke Malang

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengharapkan untuk mewujudkan daerah tangguh bencana, juga diperlukan regulasi. Berbagai administrasi pendukung harus ditata menjadi sebuah dokumen. Seluruh OPD juga diminta agar indikator yang sudah baik bisa ditingkatkan, dan yang belum baik agar bisa segera diperbaiki. “Agar Kabupaten tangguh bencana dalam artian sesungguhnya bisa diimbangi dengan regulasi, dokumentasi dan administrasi,” ungkapnya. (Adv/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *