Wisatawan mengabadikan momen di Jembatan Kuning yang menghubungkan Nusa Ceningan dengan Lembongan. (BP/sos)
SEMARAPURA, BALIPOST.com – Pembangunan di Kepulauan Nusa Penida yang anggarannya diusulkan Pemkab Klungkung ke pemerintah pusat tak hanya berupa jalan lingkar. Namun, masih ada empat proyek besar lainnya. Berdasarkan perkiraan, anggaran yang dibutuhkan mencapai ratusan miliar rupiah.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Klungkung, I Wayan Wasta belum lama ini menyatakan untuk mendukung status Kasawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pembangunan lain yang dirancang pemkab untuk bisa terealiasi, yakni Jembatan Baru penghubung Nusa Ceningan dan Lembongan yang menelan anggaran sekitar Rp 65 miliar. Review Detail Engineriing Design (DED)-nya sudah dilaksanakan pada 2013 dan pada 2014 dilanjutkan dengan UKL-UPL. Ada pula peningkatan jalan kabupaten yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 75,4 miliar.

Selain itu, dalam pemenuhan air bersih yang kini masih menjadi persoalan, juga direncanakan ada pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) yang memanfaatan mata air. Anggaran yang diperlukan pun sangat besar, yakni sekitar Rp 24 miliar. Mendukung ini, pelaksanaan Feasibility Study (FS) dan DED sudah berlangsung pada 2016.

Baca juga:  BMKG "Update" Kekuatan Gempa Bali Jadi 5,6 SR

Pembangunan tanggul pengamanan pantai juga sangat diharapkan bisa terealisasi. FS dan DED-nya disiapkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida. Anggaran yang diperlukan sekitar Rp 179,4 miliar. Sebagai daerah kepulauan, pembanguan pelabuhan segi tiga emas yang berlokasi di Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan, Dusun Sampalan Desa Batununggul, dan Bias Munjul Nusa Ceningan juga tetap masuk sebagai skala prioritas. Bahkan untuk di Dusun Sampalan, pembahasan finalisasi Master Plan dan DED sudah berlangsung. Pembangunan untuk ketiganya, diperkirakan menelan anggaran Rp 155 miliar.

Mengingat anggaran keseluruhan yang dibutuhkan sangat fantastis, pemkab pun melakukan hal serupa dengan pembangunan jalan melingkar, yakni mengusulkan permohonan bantuan ke pemerintah pusat sesuai melalui kementerian masing-masing. “Untuk anggaran, kami tetap mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat,” ungkapnya. (Sosiawan/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.