Beberapa kerabat pasien menunggu di depan instalasi gawat darurat (IRD) RSUD Wangaya, Denpasar, Kamis (16/11). Renovasi gedung IRD ini terancam tertunda, karena rencana pengajuan pinjaman untuk renovasi belum disetujui DPRD Kota Denpasar. (BP/dok)
DENPASAR, BALIPOST.com –  Rencana RS Wangaya untuk meminjam dana ke pihak ketiga, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), akhirnya tidak berjalan mulus. Padahal, sebelumnya rencana tersebut mendapat support dari anggota DPRD Denpasar, terutama Komisi II.  Namun, kali ini sejumlah anggota dewan yang sebelumnya mendukung rencana pinjaman tersebut, kini justru menghambat. Alasannya, Detail Enggenering Desain (DED) pengembangan rumah sakit belum ada.

Ketua Fraksi Hanura DPRD Denpasar I.B.Ketut Kiana yang dihubungi, Kamis (16/11) mengungkapkan suara sejumlah anggota dewan saat rapat kerja beberapa waktu lalu terbagi dua. Ada yang terkesan menunda dan beberapa setuju untuk disepakati. “Karena ada dua pendapat seperti itu, saya memilih untuk meminta RS Wangaya menunda meminjam dana dulu,” ujar Kiana.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Denpasar Eko Supriadi. Politisi PDI-P ini menilai masih banyak yang perlu dipertimbangkan untuk meminjam uang kepada pihak ketiga. Persoalan utama yang dikhawatirkan, yakni membengkaknya dana pembangunan ketika pinjaman sudah turun. Karena jumlah pinjaman yang dirancang RS Wangaya, yakni Rp 200 miliar.

Baca juga:  Terkait Perindang Diracun, Dewan Minta DLHK Lapor Polisi

“Persoalannya, karena DED belum ada, sehingga sulit untuk menetapkan estimasi biaya pembangunan. Kita khawatir bila dana yang dibutuhkan Rp 230 miliar, kemudian dimana mencari lagi Rp 30 miliar. Untuk itu, kita sepakati dulu sebelum ada DED, baru kita pinjam dana,” kata Eko.

Sebelumnya, Dirut RSUD Wangaya dr. Setiawati Hartawan mengungkapkan, pinjaman dana yang akan digunakan RSUD Wangaya ini harus atas nama Pemkot Denpasar. Demikian pula pengembaliannya harus dilakukan Pemkot. Bukan hanya itu, dana pinjaman tersebut tidak bisa digunakan untuk biaya DED. Harus untuk fisik saja. “DED harus dianggarkan dari APBD,” katanya.

Sebelumnya beberapa bangunan  sudah sempat dirampungkan. Bangunan yang sudah rampung yakni gedung C yang telah menelan dana sekitar Rp 17 miliar untuk fisik. Dana tersebut belum termasuk alat kesehatannya. Selain itu, sudah pula rampung gedung B. Gedung ini menghabiskan dana Rp 33 miliar untuk fisiknya. (asmara/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.