Salah satu sekolah di Klungkung sedang direhab. Pemkab Klungkung menargetkan perbaikan sekolah termasuk penyediaan sarana dan fasilitas bisa rampung 2019. (BP/dok)
SEMARAPURA, BALIPOST.com – Sekolah di Kabupaten Klungkung, khususnya SD dan SMP masih ada yang kekurangan fasilitas dan sarana. Atas hal itu, pemkab sebagai pemegang kewenangan menargetkan seluruhnya sudah tertangani paling lambat 2020 mendatang. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai puluhan miliar.

Kepala Dinas Pendidikan Klungkung, Dewa Gde Darmawan menjelaskan peningkatan fasilitas dan sarana-prasarana dilakukan secara merata di seluruh kecamatan, yakni Klungkung, Banjarangkan, Dawan, dan Nusa Penida. Berdasarkan usulan dari sekolah di masing-masing kecamatan kisaran Rp 7 sampai Rp 8 miliar. Sehingga untuk menyasar secara keseluruhan, anggaran yang tertelan minimal Rp 32 miliar. “Nusa Penida wilayahnya paling luas. Itu memerlukan anggaran lebih besar dari yang lain,” jelasnya, belum lama ini.

Peningkatan fasilitas salah satunya dilakukan pada pembangunan fisik seperti ruang kelas baru dan rehab. Sementara untuk sarana lebih pada pendukung proses belajar-mengajar, seperti buku. Anggaran yang dibutuhkan diakui memang cukup besar. Bahkan itu dirasa sulit bisa terpenuhi dari APBD.

Oleh sebab itu, pemkab mengupayakan untuk bisa mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. “Selain sumber anggaran dari APBD Kabupaten, kami juga berjuang untuk dapat bantuan lewat DAK,” ungkapnya.

Baca juga:  BPJS Kesehatan Cabang Klungkung Bersama Pemkab Wujudkan UHC

Mantan Kepala SMPN 1 Semarapura ini menyatakan pemetaan kebutuhan fasilitas sekolah saat ini dapat dilakukan secara pasti, seiring adanya penerimaan peserta didik dengan sistem zonasi. “Jumlah siswa sekarang pasti. Jadinya kebutuhan fasilitas maupun sarana bisa dipastikan,” bebernya.

Pendidikan di Bumi Serombotan juga masih dihadapkan dengan kekurangan guru berstatus PNS. Hal itu terlihat dari adanya sekitar 250 orang guru berstatus pengabdi dan kontrak yang mengajar di jenjang SD dan SMP.

Sebelumnya, Bupati Klungkung, I Nyomam Suwirta mengatakan penanganan persoalan pendidikan masuk skala prioritas untuk mendapat penanganan pada 2018 dan ditargetkan tuntas paling lambat 2020. “Kalau bisa 2019-lah, tidak ada lagi sekolah yang nungkak (tertinggal, red). Bahasa saya selama ini kita kan sering dapat DAK, yang hanya sampai atap saja, tetapi tidak berfungsi. Itu sebabnya pendidikan ini harus menjadi proritas utama,” tegasnya.

Peningkatan fasilitas ini, kata Suwirta sebagai langkah untuk pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan. Sumber Daya Manusia (SDM) juga diipandang perlu mendapat perhatian, seperti tenaga perpustakaan dan Tata Usaha. Saat ini, hal tersebut masih tahap pemetaan. Diharapkan juga ada usulan dari bawah. (Sosiawan/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.