GIANYAR, BALIPOST.com – Ketua Lembaga Permasyarakatan (LPM) Ubud, Dr. Tjokorda Gede Raka Sukawati mengeluhkan minimnya perhatian Pemkab Gianyar dalam alokasi dana untuk pembenahan Ubud. Padahal kampung turis ini sudah menyumbangkan 70 persen dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar yang mencapai Rp 610 miliar lebih. “Sumbangan Ubud setiap tahunnya sudah hampir setengah Triliun untuk PAD Gianyar, tapi apa yang diberikan Pemerintah Kabupaten untuk Ubud?” keluhnya, saat dihubungi Selasa (22/8).
Ironisnya selaku LPM, pria yang akrab disapa Cok De ini hanya menandatangani penyaluran dana ke kelurahan Ubud sebesar Rp 350 Juta pada 2016. Alokasi dana itu pun tidak digunakan untuk pembangunan sarana pariwisata. “Saya tahu sekali berapa kucuran dana setiap tahun di Kelurahan Ubud, apalagi dana ini bukan semata memperbaiki sarana pariwisata, bukan. Melaikan hanya dugunakan perbaikan irigasi semacamnya itu bukan sarana pariwisata, “ bebernya.
Cok De pun menyatakan selaku pengusaha memandang perhatian Pemkab Gianyar tersebut tidak relevan, melihat besarnya sumbangan Ubud untuk PAD Gianyar. “Ubud ini adalah asetnya Gianyar, sudah menjadi kewajiban pemkab dalam hal ini sebagai pengusaha untuk menjaga aset,” tegas Tokoh Puri Saren Ubud.
Tokoh yang juga Dosen Ekonomi Unud ini memandang perancang anggaran pada APBD Gianyar tidak paham bahwa Gianyar memiliki Ubud sebagai aset. “Selama ini seakan penataan infrastruktur tidak ada hubunganya dengan pemerintah, sehingga sekarang banyak yang rusak dan menjadi keluhan wisatawan,” ucapnya.
Cok De juga menyatakan bila pariwisata Ubud berjalan dengan baik, juga akan berdampak besar. Tidak hanya untuk masyrakat Gianyar, namun juga berdampak nasional. “Kemarin ada anggapan membangun Ubud hanya akan menguntungkan pengusaha Ubud, itu salah besar. Terbukti selama ini pariwisata Ubud sudah memberikan sumbangan besar untuk pemerintah dan citra dimata international,” tukasnya.
Sementara Lurah Ubud Wayan Permadi membernarkan penerimaan anggaran untuk kelurahan Ubud sebesar Rp 350 Juta. Dijelaskan dana tersebut merupakan dana PSDS (Program Siaga Desa Swatantra). “Penggunaan dana PSDS sesuai usulan kesepakatan bersama di Musrenbang, misalnya pembangunan jalan lingkungan, dranase, termasuk subak,” katanya.
Wayan Permadi juga mengakui selama ini penataan di Ubud lebih dominan dari bantuan CSR, yang diperjuangkan oleh Tjokorda Gede Raka Sukawati. “Penataan taman, lampu dan lainya itu memang semua CSR, atas perjuangan dari Tjokorda Gede,” ungkapnya.
Wayan Permadi juga mengukapkan adanya bantuan regional dari intansi terkait. Seperti Dinas PU Gianyar berupa pembangunan jalan yang melintasi wilayah Ubud. ” Tahun kemarin dari PU ada membangun jalan di dalam kota ubud angranya 1,6 miliar,” katanya.
Sementara Kadis Pariwisata Daerah Kabupaten Gianyar A.A. Bagus Ari Brahmanta mengaku akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk bersama mengajukan anggaran ke pusat membangun Ubud. “Memang banyak infrastruktur Ubud yang sudah lama, seperti paving di catus pata itu sudah dari awal 2000, sudah saatnya diperbaiki dengan yang baru,” katanya. (Manik Astajaya/balipost)
