DENPASAR, BALIPOST.com – Tantangan menjaga kesimbangan tata ruang Bali mestinya dikelola secara bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai destinasi pariwisata penyumbang devisa besar bagi negeri ini, pembangunan infrastruktur, pemanfaatan ruang dan tata kelola air menjadi hal strategis yang mutlak memerlukan dukungan anggaran pusat.
Keberimbangan pengalokasian anggaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) penting mendapat perhatian pemerintah pusat terlebih kini ada pemotongan anggaran transfer ke kas daerah.
“Kami pelaku pariwisata Bali yang juga bersinergi dengan pengusung budaya Bali berharap pusat mengalokasikan dana pengembangan infrastruktur bagi Bali. Proyek infrastruktur ini sangat penting bagi Bali sebagai penggerak ekonomi dan terjaganya citra Bali sebagai destinasi pariwisata,” ujar Ketua Bali Tourism Board (BTB), IB Agung Partha Adnyana di Denpasar, Kamis (9/10).
Dijelaskannya, pelaku pariwisata yang tergabung dalam BTB dan berbagai asosiasi kepariwisatawan lainnya sangat mengharapkan dukungan infrastruktur ini. “Kalau dana transfer pusat yang ditransfer ke kas daerah dipotong, tentu penting dan patut bagi pemerintah pusat lebih banyak hadir lewat infrastruktur pendukung pariwisata di Bali,” katanya.
Ia menekankan selain pengembangan infrastruktur tantangan besar Bali ke depan dalam menjaga dan melakukan diversifikasi produk wisata adalah menjaga daya dukung lingkungan. “Dampak kerusakan lingkungan bagi Bali telah dirasakan saat banjir bandang 10 September lalu. Ini menjadi pembelajaran serius agar tata kelola lingkungan dan infrstrukturnya memadai sebagai destinasi wisata,” jelasnya.
Selain itu, Agung Partha menilai kontribusi devisa besar yang disumbang Bali semestinya diimbangi dengan pembangunan yang adil, berkelanjutan, serta benar-benar memperhatikan daya dukung Bali sebagai destinasi.
Menurutnya, sebagai destinasi utama pariwisata nasional, Bali membutuhkan pembangunan infrastruktur yang terarah pada tiga prioritas. Pertama, peningkatan konektivitas dan mobilitas. Kedua, penguatan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga, digitalisasi pariwisata yang sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan wisatawan.
Diakui, infrastruktur yang ada sudah membantu, tetapi masih perlu penguatan di tiga hal utama yaitu konektivitas (bandara, pelabuhan, transportasi publik hijau), lingkungan (air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, energi terbarukan), dan digitalisasi pariwisata.
Menurutnya cara paling efektif adalah memastikan pariwisata memberi nilai tambah langsung bagi masyarakat lokal melalui pemerataan kesempatan kerja, penguatan UMKM, penggunaan produk pertanian dan kerajinan lokal, serta peningkatan kualitas SDM. “Dengan begitu, devisa yang masuk tidak hanya berhenti di industri besar, tetapi benar-benar mengalir hingga ke desa-desa dan keluarga Bali,” jelasnya.
Agung Partha menegaskan, bentuk dukungan yang paling dibutuhkan dari pemerintah pusat adalah pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga kontribusi devisa besar dari Bali seimbang dengan hadirnya infrastruktur modern yang menjaga daya dukung alam dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu Gubernur Bali, I Wayan Koster saat Hari Statistik Nasional (HSN) 2025 menyampaikan, nilai devisa pariwisata Bali sepanjang tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp160 triliun, atau sekitar 44 persen dari total devisa nasional yang tercatat Rp312 triliun.
Walau pun kontribusi Bali tak langsung ke kas negara, tetapi dampaknya bagi penguatan ekonomi lokal dan nasional telah dirasakan banyak pihak.
Untuk itulah, pihaknya belakangan ini terus berjuang mendapatkan anggaran infrastruktur dan dukungan penguatan ekonomi dari berbagai kementerian. Usulan proposal infrastruktur juga telah disampaikan ke kementerian PUPR termasuk penguatan dalam hal regulasi dan penguatan ekonomi.
Sebagai Gubernur Bali, Wayan Koster mengaku akan melakukan perjuangan totalitas agar program-program infrastruktur dan penguatan ekonomi bisa digulirkan di Bali.
Pihaknya, juag berjanji akan fokus mengawal tata kelola alam Bali dengan pendekatan regulasi yang jelas. Tata kelola alam Bali akan dilakukan sesuai visi-misi Nangun Sat kerthi Loka Bali, yang bermuara pada terjaganya harmoni kehidupan di Bali.
Merespons perjuangan pemerintah daerah Bali untuk mendapatkan anggaran infrastruktur Pengamat ekonomi dari FEB Unud, Putu Krisna Adwitya Sanjaya, S.E., M.Si. menegaskan yang mendesak diperjuangkan adalah infrastruktur terkait jalan, pengelolaan sampah, air bersih. Ini tidak sekadar pemerataan tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat.
“Devisa agar bisa dirasakan semua pihak dengan melibatkan komunitas maupun masyarakat local. Dari perencanaan hingga evaluasi masyarakat harus dilibatkan,” sarannya.
BPS Provinsi Bali mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali terus meningkat sepanjang 2025. Secara bulanan, kunjungan wisman tercatat Januari 529.897 orang, Februari 450.697, Maret 470.851, April 591.221, Mei 602.213, Juni 637.868, Juli 697.107, dan Agustus 682.866 orang.
Secara historis, Bali mencatat tren pemulihan signifikan pascapandemi yaitu pada 2020 mencapai 1.069.473 wisman, 2021 mencapai 51 wisman (karena pandemi), 2022 mencapai 2.155.747 wisman, 2023 mencapai 5.273.258 wisman dan 2024 mencapai 6.333.360 wisman.
Sedangkan data BPS Pusat pada 2024 juga menunjukkan 37,99 persen dari seluruh wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia memilih Bali sebagai destinasi utama. Sebagian besar berasal dari Asia (29,03 persen), Eropa (25,63 persen), dan Oseania (22,61 persen) dengan dominasi wisatawan Australia (89,45 persen dari Oseania), Inggris (16,68 persen dari Eropa), serta Tiongkok (27,24 persen) dan India (27,19 persen) dari kawasan Asia.
Dari sisi profesi, 42,33 persen wisman merupakan kalangan profesional, 18,95 persen manajer, dan 10,50 persen karyawan/pemerintah, menunjukkan potensi kuat untuk pengembangan wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Secara nasional, rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan (menurut generasi) juga menunjukkan daya beli tinggi. Generasi milenial mencapai USD 1.509,84, Generasi Boomer & Pre-Boomer mencapai USD 1.944,09, Generasi X mencapai USD 1.308,98 dan Generasi Z mencapai USD 1.206,16. (Suardika/bisnisbali)
