TABANAN, BALIPOST.com – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung pada keberlanjutan sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Tabanan. Salah satunya terkait rencana penuntasan sisa jalan kabupaten sepanjang 34,11 kilometer yang kondisinya masih belum mantap.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Tabanan, I Made Partana, dikonfirmasi Rabu (22/10) menyebut pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2025 menjadi penyebab utama tersendatnya beberapa proyek.
“Efisiensi anggaran dari pusat tentu berimbas pada program di daerah, termasuk perbaikan dan peningkatan jalan yang masih belum mantap. Namun kami pastikan penyelesaiannya tetap akan dilakukan tahun 2026 dengan memanfaatkan sumber pendanaan lain seperti Bantuan Keuangan Khusus (BKK),” ungkap Partana, Rabu (22/10).
Berdasarkan data Dinas PUPRPKP Tabanan, total panjang jalan kabupaten mencapai 871,998 kilometer, dengan rincian 837,888 kilometer berstatus mantap, dan 34,11 kilometer masih tergolong tidak mantap atau mengalami kerusakan ringan hingga berat. Ruas jalan ini tersebar di sejumlah kecamatan seperti Selemadeg Timur, Pupuan, Selemadeg Barat dan Penebel.
Untuk merampungkan sisa jalan yang masuk kondisi tidak mantap tersebut dibutuhkan anggaran Rp 234 miliar.
Sementara itu, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, sebelumnya menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama di tengah kebijakan efisiensi dan penurunan dana transfer pusat.
Ia menyebut pemerintah daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan langkah strategis berupa penyesuaian dan penyiasatan anggaran agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan efektif.
“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, daerah tentu harus lebih selektif. Infrastruktur tetap prioritas karena menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara pos lain seperti perjalanan dinas, ATK, dan konsumsi bisa dilakukan efisiensi,” tegas Bupati Sanjaya.
Ia menambahkan, penerapan skala prioritas menjadi kunci agar arah pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal fisik jalan, tetapi juga investasi jangka panjang dalam meningkatkan konektivitas, distribusi hasil pertanian, dan pemerataan pembangunan antarwilayah,” ujarnya. (Puspawati/balipost)
